Tak Semua Anggota DPR Setuju Dana Aspirasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Johnny G Plate mengacungkan tangan saat menginterupsi jalannya Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan di Gedung Nusantara II, Jakarta, 23 Juni 2015. Fraksi Partai Nasdem, PDI-P, dan Partai Hanura menyatakan menolak dana aspirasi ini. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Johnny G Plate mengacungkan tangan saat menginterupsi jalannya Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan di Gedung Nusantara II, Jakarta, 23 Juni 2015. Fraksi Partai Nasdem, PDI-P, dan Partai Hanura menyatakan menolak dana aspirasi ini. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Tak semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Usulan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Sikap ini terlihat secara gamblang dalam rapat paripurna hari ini. Dari sepuluh fraksi yang ada di DPR, tiga fraksi menolak, satu fraksi tak bersikap, dan enam fraksi sisanya menyetujui usul ini.

    Adapun fraksi yang menolak adalah PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Hanura. Semua anggota Fraksi Partai NasDem memilih meninggalkan ruangan pada awal rapat sebagai bentuk penolakan. "Dengan ini, kami meninggalkan ruang rapat ini dengan mengatakan selamat tinggal, kami tidak mau bertanggung jawab," kata Jhonny dari Partai NasDem sebelum meninggalkan ruang rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 1 Juli 2015.

    Sedangkan PDI Perjuangan menolak dengan tak membacakan tanggapan apa pun. Partai Hanura turut menolak karena usul dana program ini dianggap tak sesuai konstitusi dan berpotensi tumpang tindih dengan dana reses DPR. "Hanura tidak ingin mengambil program yang bukan tugas DPR. Takut terjadi tumpang tindih dengan pemerintah," ujar Arief Suditomo dari Fraksi Partai Hanura.

    Partai Demokrat memilih tak bersikap hingga DPR memperjelas lima syarat penyampaian dana aspirasi yang dulu pernah ditolak pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. "Demokrat belum bersikap. Kami minta kepastian atas respons terhadap yang disampaikan, sehingga ada kepastian bahwa DPR dan pemerintah punya sikap yang sama," tutur juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron.

    Sebanyak 90 anggota Fraksi Golkar menyetujui usul ini. Juru bicara fraksi, Misbakhun, mengatakan anggotanya hanya mengajukan program pembangunan, bukan besaran dana aspirasi. "Ini menepis anggapan bahwa usul program dapil untuk mendapatkan uang kampanye dari negara. Program ini harus mengedepankan transparansi dana akuntabilitas," ucapnya.

    Begitu juga Fraksi Partai Gerindra. Sebanyak 73 anggota fraksi sudah mengumpulkan usul program. Mereka akan mengusulkan pembangunan toilet, rumah layak huni, dan sumur artesis.

    Partai Amanat Nasional mengajukan usul serupa. "Dari 48 anggota, ada 35 orang yang mengajukan usul," kata Totok Daryanto dari PAN.

    Sebanyak 42 anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga mengusulkan program pembangunan. Mereka berencana membangun sekolah, rumah, MCK, dan memperbaiki jalan raya yang rusak.

    Andi Akmal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan terdapat 40 anggota fraksinya yang mengajukan program. Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan baru mengajukan 6 usul dari total 32 anggota fraksi.

    Selanjutnya, usul ini akan dirangkum pimpinan DPR dan diserahkan kepada Presiden. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membahas persetujuan usul ini bersama Badan Anggaran DPR. Jika disetujui, dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun akan dicairkan melalui alokasi pemerintah daerah. 

    "Usul ini silakan diintegrasikan dengan program pemerintah," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.