BPLS Lanjutkan Validasi Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Monumen tragedi lumpur Lapindo yang terpasang, di titik tanggul 21 Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, 29 Mei 2015. Monumen tersebut didirikan untuk mengenang, tragedi meluapnya lumpur dari pusat tambang milik PT. Minarak Lapindo. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Monumen tragedi lumpur Lapindo yang terpasang, di titik tanggul 21 Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, 29 Mei 2015. Monumen tersebut didirikan untuk mengenang, tragedi meluapnya lumpur dari pusat tambang milik PT. Minarak Lapindo. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Sidoarjo - Setelah sempat diberhentikan karena banyak berkas yang bermasalah, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BLPS) kembali memvalidasi berkas ganti rugi korban lumpur Lapindo di Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo, Rabu, 1 Juli 2015. Pada hari kedua itu BPLS memvalidasi 302 berkas.

    “Yang divalidasi itu berkas yang diajukan Lapindo ke BPLS yang tidak banyak masalah,” kata Humas BPLS Dwinanto Hesti Prasetyo kepada Tempo. Ia berharap untuk validasi selanjutnya Lapindo memberikan berkas yang juga tidak banyak masalah agar masalahnya selesai. Sehingga proses validasinya lebih cepat.

    Validasi hari pertama, Jumat, 26 Juni 2015, BLPS hanya memproses 44 berkas. Berbeda dengan validasi hari pertama, validasi hari kedua berjalan lancar meski ada beberapa berkas yang masih bermasalah. Selain itu keberadaan utusan Lapindo di Pendopo membuat validasi berjalan lebih cepat.

    Validasi berkas ganti rugi korban Lapindo sudah dilakukan sejak Jumat lalu. Namun karena berkas yang diberikan Lapindo banyak bermasalah. Sehingga BPLS akhirnya menghentikan sementara. Total berkas ganti rugi korban Lapindo sebanyak 3.337.

    Tahun lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan Lapindo wajib membayar ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo sebesar Rp 3,8 triliun. Namun perusahaan milik keluarga Bakrie ini mengaku hanya bisa membayar Rp 3,03 triliun.

    Akhirnya pemerintah memutuskan menalangi sisanya dengan jaminan aset Lapindo berupa tanah seluas 420 hektare senilai Rp 2,7 triliun. Jika dalam empat tahun Minarak Lapindo tidak mampu melunasi utang itu, aset itu akan disita pemerintah.

    NUR HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.