NasDem Walk Out, Misbakhun: Alhamdulillah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Patrice Rio Capella (kedua kanan) bersama mantan Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukita (kedua kiri), Aktivis Prodem 98 Ulung Rusman (kiri), dan Ketua Bappilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan (kanan) dalam acara konferensi pers di kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (24/01). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Patrice Rio Capella (kedua kanan) bersama mantan Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukita (kedua kiri), Aktivis Prodem 98 Ulung Rusman (kiri), dan Ketua Bappilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan (kanan) dalam acara konferensi pers di kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (24/01). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh anggota fraksi Partai NasDem memilih keluar atau walk out pada rapat paripurna pembacaan Usulan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan, siang ini. Wakil Ketua Fraksi NasDem Jhonny G. Plate mengutarakan seruan walk out tak lama setelah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan membuka rapat.

    "Dengan ini kami meninggalkan ruang rapat ini dengan mengatakan selamat tinggal kami tidak mau bertanggung jawab," kata Jhonny sebelum meninggalkan ruang rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 1 Juli 2015.

    DPR menggelar rapat pembacaan usulan dana pembangunan daerah pemilihan atau dana aspirasi yang akan diajukan ke pemerintah. Tiap fraksi membacakan usulan yang diserap dari hasil temuan di daerah pemilihan masing-masing.

    DPR mengajukan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun untuk 560 anggota. Tiap anggota mendapat alokasi Rp 20 miliar. Dana ini akan disalurkan melalui alokasi khusus pemerintah daerah.

    Dari sepuluh fraksi di DPR, hanya tiga fraksi yang menolak usulan ini. Yaitu, PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Hanura.

    Jhonny mengatakan partainya menolak usulan ini karena melanggar konstitusi. "Kami tidak bertanggung jawab atas potensi penyalahgunaan keuangan negara, penyimpangan keuangan negara, perencanaan dan pengelolaan tata keuangan yang tidak memadai, dan memerhatikan kondisi perekonomian negara dan postur APBN," kata Jhonny.

    Seruan ini langsung menuai interupsi dari anggota lain. Misbakhun dari Partai Golkar mengatakan penolakan ini tak seharusnya diungkapkan dalam paripurna. "Pimpinan, seharusnya di sini tak ada perdebatan lagi. Semua menerima," kata dia.

    Saat Jhonny pamit meninggalkan ruangan, Misbakhun lantas bersyukur. "Alhamdulilah," kata Misbakhun. Sebanyak delapan anggota Fraksi NasDem langsung keluar ruangan. Jhonny sempat menyalami beberapa koleganya. Rapat kembali dilanjutkan.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.