Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Permintaan Fraksi di DPR kepada Jenderal Gatot Nurmantyo  

Editor

Anton Septian

image-gnews
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, saat berolahraga bersama unsur TNI-Polri di Lapangan Karebosi Makassar, 27 Mei 2015. Selain untuk menjaga kebugaran dan kesehatan, Kegiatan yang diikuti ribuan peserta  ini juga sebagai sarana silaturahmi antar instansi . TEMPO/Hariandi Hafid
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, saat berolahraga bersama unsur TNI-Polri di Lapangan Karebosi Makassar, 27 Mei 2015. Selain untuk menjaga kebugaran dan kesehatan, Kegiatan yang diikuti ribuan peserta ini juga sebagai sarana silaturahmi antar instansi . TEMPO/Hariandi Hafid
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Anggota Dewan menyampaikan sejumlah permintaan khusus terkait dengan kondisi pertahanan dan keamanan nasional.

"Dalam setahun ini banyak sekali kasus pelanggaran perbatasan, dan konflik militer masyarakat di Papua," kata Wakil Ketua Komisi Pertahanan Hanafi Rais, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 1 Juli 2015.

Menurut dia, Panglima TNI yang baru harus menciptakan terobosan solusi komprehensif konflik di Papua. Hanafi juga meminta Gatot menyelesaikan konflik antara TNI dan kepolisian.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanudin, mengatakan partainya akan menanyakan solusi penyelesaian sengketa tanah yang kerap melibatkan TNI dan masyarakat. "Kalau kami lihat, banyak sengketa tanah antara masyarakat pemilik lahan dengan TNI, atau antara sesama TNI," kata Hasanudin.

Selain itu, ia meminta TNI meningkatkan kekuatan pokok minimum (minimum essentials force). Menurut dia, modernisasi persenjataan merupakan salah satu upaya untuk mencapai kekuatan pokok minimum TNI sebesar 68 persen pada 2019.

"Syaratnya harus ada jumlah pesawat sekian, dan persenjataan lain sekian serta peningkatan kesejahteraan prajurit," kata dia. TNI menargetkan kekuatan ini mencapai seratus persen pada 2024.

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan calon Panglima TNI harus dapat mewujudkan koordinasi yang kuat antara tiga matra tentara. Ia meminta TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut bekerja sama menjaga pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah Nusantara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dia harus bisa membangun sinergi dengan sistem persenjataan yang mendukung. Sehingga ketika hasil operasi bisa sesuai target," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Rio Patrice Capella meminta Gatot menciptakan cetak biru sistem pertahanan, termasuk peremajaan alutsista. Selain itu, ia berharap Gatot dapat memperketat pengawasan perbatasan, terutama terkait dengan penyelundupan barang. "Ini momentum tepat untuk buat blue print sistem pertahanan," kata dia.

DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sehari setelah menguji calon Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso. Gatot ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko yang pensiun pada 1 Agustus 2015.

Penunjukkan Gatot sempat menuai polemik. Jokowi dianggap mengubah tradisi pengangkatan Panglima TNI sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid. Seharusnya, jatah panglima dibagi secara bergilir dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut. Setelah Moeldoko, Jokowi justru menunjuk Gatot yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat.

PUTRI ADITYOWATI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Perludem Perkirakan Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

3 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perludem Perkirakan Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

Hampir semua partai politik tidak menjamin pencalonan 30 persen keterwakilan perempuan di tiap dapil di Pileg 2024.


Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres

5 jam lalu

Capres Terpilih Prabowo Subianto, datang ke St. Regis Setiabudi, Jakarta Selatan pada pukul 17.19 WIB, didampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres

AHY menyebut Partai Demokrat telah berhasil mencapai misi besar atau utamanya dalam memenangkan Pilpres 2024.


Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

6 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.


Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah

7 jam lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah

Angka keterwakilan perempuan di parlemen diproyeksikan meningkat di DPR RI pada periode 2024-2029. Anggota legislatif perempuan diperkirakan akan menempati 128 dari 580 kursi yang tersedia di Senayan atau 22,1 persen. Jumlah itu lebih tinggi 1,6 persen dari hasil Pemilu 2019.


DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

7 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.


Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

10 jam lalu

Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?


Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

13 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

PKS mengungkapkan sejumlah alasan menolak pengesahan RUU DKJ menjadi undang-undang.


Puan Maharani Dorong Pengesahan RUU KIA

1 hari lalu

Puan Maharani Dorong Pengesahan RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

1 hari lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

1 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.