HERCULES JATUH: DPR Duga Ada Pungutan Rp 900 Ribu bagi Sipil

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kesibukan petugas medis dan personel TNI saat memadamkan pesawat Hercules. Belum diketahui secara pasti jumlah korban tewas dan terluka dalam insiden ini. Medan, Sumatera Utara, 30 Juni 2015. AP Photo / Gilbert Manullang

    Kesibukan petugas medis dan personel TNI saat memadamkan pesawat Hercules. Belum diketahui secara pasti jumlah korban tewas dan terluka dalam insiden ini. Medan, Sumatera Utara, 30 Juni 2015. AP Photo / Gilbert Manullang

    TEMPO.COJakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat mencurigai pungutan tiket pesawat militer bagi penumpang sipil. Anggota Komisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tubagus Hasanudin, mengatakan penumpang nonmiliter ditagih tiket seharga Rp 900 ribu per orang untuk menaiki pesawat Hercules C-130.

    "Saya dapat informasi, katanya ada yang bayar sampai hampir Rp 900 ribu. Kalau pakai pesawat sipil saja, itu tidak sampai Rp 600 ribu. Jadi kenapa harus membayar mahal?" kata Hasanudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 1 Juli 2015.

    Pesawat Hercules C-130 jatuh di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, pada Selasa, 30 Juni 2015. Pesawat militer tersebut diduga mengalami kerusakan mesin dan jatuh setelah tak lama lepas landas dari Lapangan Udara Soewondo. Pesawat itu membawa 110 penumpang dan 12 kru.

    Menurut Hasanudin, pesawat Hercules memang berfungsi sebagai pesawat angkut, bukan pesawat tempur. Biasanya, Hercules dipakai mengangkut bantuan logistik, bantuan pasukan, alat tempur, atau kepentingan militer lain. 

    Dia tidak menampik pesawat ini kerap dipakai anggota TNI dan keluarga untuk penerbangan antarwilayah. "Dalam prosedurnya dibenarkan saat melakukan pergeseran ada keluarga prajurit yang ikut. Sebatas itu keluarganya atau pejabat pemerintah daerah," ucap Hasanudin.

    Meski begitu, pengangkutan penumpang sipil harus dilakukan seizin komandan lapangan udara. "Jadi, apakah 110 penumpang yang ikut Hercules sudah seizin komandan pangkalan?" ujar Hasanudin. "Kalau tidak, itu sebuah pelanggaran."

    Wakil Ketua Komisi Pertahanan Hanafi Rais belum bisa memastikan kebenaran kasus pungutan tersebut. Menurut dia, pesawat militer tak bisa digunakan sebagai angkutan transportasi pribadi. Meski begitu, ia meminta masyarakat menunggu hasil investigasi TNI terkait dengan kecelakaan ini.

    "Untuk transportasi pribadi, itu menyalahi aturan. Tapi sebaiknya menunggu investigasi TNI sendiri, supaya tak salah kebijakan," tuturnya.

    Adapun Tempo masih berusaha mengkonfirmasi soal tuduhan dugaan pungutan itu kepada juru bicara Markas Besar TNI dan Kepala Pusat Penerangan TNI Angkatan Udara.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.