TEMPO.CO, Jakarta - Calon Kepala Badan Intelijen Negara, Letnan Jenderal Purnawirawan Sutiyoso, berjanji akan bersikap independen saat memimpin lembaga itu. Hal ini disampaikannya dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat.
"Hampir semua fraksi menanyakan soal itu," kata anggota Komisi Pertahanan, Pramono Anung, di sela-sela uji kepatutan Sutiyoso, Selasa, 30 Juni 2015. Menurut dia, pertanyaan itu wajar karena publik mengetahui Sutiyoso sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Pramono pun yakin Sutiyoso bisa menjaga independensi. "Beliau berulang kali menegaskan sudah mundur sepenuhnya. Urusan independensi menjadi jaminan, dan saya yakin beliau memenuhi itu," ujar Pram.
Selain soal independensi, kata Pramono, fraksinya juga memberikan catatan tentang peristiwa penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996. "Peristiwa itu hanya menjadi headnote, catatan, tapi tidak secara khusus ditanyakan," tutur Pram.
Saat penyerbuan kantor PDI, Sutiyoso menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya. Saat itu terjadi penculikan para aktivis. Para korban menuduh Sutiyoso ikut bertanggung jawab.
Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan soal penanganan konflik Papua ke depan, konflik antarpartai jelang pemilihan kepala daerah serentak, dan penambahan personel BIN. "Era intelijen sudah berubah menjadi era cyber media, sehingga perlu penguatan pada bidang teknologi informasi," ucap Pramono.
Dalam sambutannya sebelum uji kepatutan, Sutiyoso mengatakan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum PKPI telah diserahkan pada 15 Juni lalu. "Pada 8 Juni, ketika dipanggil Presiden untuk dicalonkan sebagai Kepala BIN, saya langsung menyatakan diri siap mundur dari PKPI," katanya.
INDRI MAULIDAR
