Demam Reshuffle, Ruhut: Pak Jokowi, Silakan Ambil Kader Kami

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi politisi Partai Demokrat dan juga Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul setibanya di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Rabu (12/3). KPK kembali Ruhut sebagai saksi atas kasus gratifikasi proses perencanaan proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat dengan tersangka  Anas Urbaningrum. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ekspresi politisi Partai Demokrat dan juga Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul setibanya di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Rabu (12/3). KPK kembali Ruhut sebagai saksi atas kasus gratifikasi proses perencanaan proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat dengan tersangka Anas Urbaningrum. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan bahwa partainya membuka pintu jika Presiden Joko Widodo mengajak bergabung dalam koalisi. Menurut Ruhut sejak awal Partai Demokrat mendukung upaya pembangunan pemerintah Jokowi.

    "Kami persilakan Pak Jokowi mengambil kader terbaik (Demokrat) kami," kata Ruhut ketika dihubungi Tempo, Minggu 28 Juni 2015. Menurut Ruhut partai berlambang mercy itu tidak akan menuntut jumlah kursi menteri kepada Presiden. Sebab hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

    Ruhut mengklaim sampai saat ini komunikasi antara Partai Demokrat dengan Presiden Jokowi terjalin baik. "Buktinya Pak Jokowi datang saat Kongres kami di Surabaya beberapa waktu lalu," kata dia.

    Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah membuka peluang partai politik dari koalisi non pemerintah bergabung dalam Kabinet Kerja. Menurut dia, hal itu diperlukan demi menjaga stabilitas politik nasional.

    "Presiden perlu pertimbangkan dukungan dari partai politik lain di luar Koalisi Indonesia Hebat agar dukungan signifikan dan stabilitas politik dapat terjaga," kata Ahmad di DPP PDIP, Jakarta, Senin, 28 Juni 2015.

    Menurut dia, dengan bergabungnya partai lain dalam kabinet, maka proses politik di parlemen akan memudahkan pemerintahan Jokowi. Apalagi, saat ini jumlah kursi partai pengusung Jokowi dan JK di Dewan Perwakilan Rakyat tak mencapai angka ideal yaitu 50 persen plus satu. Belum lagi posisi PDIP yang tak memiliki satupun kursi pimpinan komisi di lembaga legislatif itu.

    INDRA WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.