Dana Parpol Batal, Fadli Zon: Pemerintah Plintat-Plintut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Gerindra, Fadli Zon, memberikan keterangan kepada media usai menggelar pertemuan tertutup di Bakrie Tower, Jakarta, 29 Januari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Politikus Gerindra, Fadli Zon, memberikan keterangan kepada media usai menggelar pertemuan tertutup di Bakrie Tower, Jakarta, 29 Januari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon menanggapi dingin keputusan pemerintah yang menolak wacana penambahan dana bagi partai politik. Menurut Fadli, pemerintah tampak aneh karena membatalkan rencana yang disusun sendiri. "Pemerintah plintat-plintut," kata Fadli di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo, Jakarta, Sabtu, 27 Juni 2015. (Baca: Begini Asal Mula Dana Parpol Rp 1 Triliun)

    Menurut Fadli, rencana penambahan dana partai merupakan bukti bahwa pemerintah tidak melakukan koordinasi dan pengkajian terhadap ide tersebut. Rencana tersebut tiba-tiba saja dibatalkan oleh pemerintah begitu mendapat perlawanan dari masyarakat. Padahal menurut Fadli, dana partai dari pemerintah kebijakan yang wajar di sejumlah negara maju.

    Berita Kasus Angeline
    ANGELINE DIBUNUH: Uji Darah Tuntas, Siapa Tersangka Baru?
    ANGELINE DIBUNUH: Polisi Kantongi Nama Tersangka Baru

    Menurut Fadli, dana itu untuk membantu pembiayaan partai dan mencegah korupsi politik. Selama ini, kata Fadli, Gerindra mendapat dana dari sumbangan anggota dan pengurus. Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota juga diwajibkan memberi sumbangan, yang besarannya 25 persen dari gaji. Uang itu untuk gaji pegawai, merawat gedung, dan membiayai acara.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan tak akan membahas lagi usulan kenaikan dana bantuan partai politik dengan DPR dan Kementerian Keuangan. Sebabnya, tidak semua pihak menyetujui usulan tersebut. "Ada partai yang tidak mau bantuan, ada anggota DPR yang tidak mau, KPK juga keberatan," ujar Tjahjo melalui pesan singkat.

    Berita Terpopuler
    Ayah Akseyna Kecewa terhadap Dosen Pembimbing Akademik
    #GazaInJakarta, Masjid Dibangun tanpa 'Restu' Ulama Setempat

    Sebelumnya Tjahjo mengusulkan penambahan dana partai politik hingga 20 kali lipat. Menurut Tjahjo, selama ini banyak terjadi korupsi oleh partai politik karena dana partai politik yang sedikit. Draf usulan telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

    Partai sebetulnya selama ini sudah mendapat dana subsidi dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menetapkan bahwa partai mendapat dana Rp 108 per suara perolehannya. Berarti, misalkan, PDI Perjuangan, yang pada Pemilihan Umum 2014 memperoleh sekitar 23,7 juta suara akan mendapat suntikan Rp 2,5 miliar lebih.

    INDRA WIJAYA

    Berita Menarik
    Wah, Miyabi Ingin Berkencan dengan Presiden Filipina
    Kecelakaan Taksi Vs Ninja, Pengendara Terpancing Emosinya
    Penembakan Tunisia, Pria Ini Jadi Tameng Pasangannya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.