KPK menduga suap dari pejabat pemerintah kabupaten kepada politikus DPRD Musi Banyuasin ini bukan pertama kalinya terjadi. Pejabat pelaksana tugas Pimpinan KPK, Johan Budi S.P., mengatakan sudah ada dana miliaran rupiah mengalir ke kantor para anggota DPRD itu.
"Ada informasi bahwa pada Januari ada pemberian yang nilainya miliaran rupiah," kata Johan pada 20 Juni lalu. "Kami akan mendalami siapa inisiator suap DPRD Musi Banyuasin."
Hingga kemarin Johan mengaku belum mengetahui adanya laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK yang diserahkan ke KPK. Penyidik memang meminta LHA dari transaksi keuangan seluruh pelaku dan orang-orang yang terkait dengan suap tersebut. "Soal korupsi bisa dilakukan dengan penelusuran aset atau meminta LHA dari PPATK," kata Johan.
KPK telah meminta Direktorat Keimigrasian mencegah Bupati Musi Banyuasin ke luar negeri dalam enam bulan ke depan. Menurut Johan, KPK berencana memanggil Pahri sebagai saksi. "Kasus masih dikembangkan," kata dia.
Hingga kemarin, Pahri belum bisa dimintai keterangan. Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Solekhan, mengatakan Bupati sedang berada di Palembang. "Kami belum bisa membantu (mempertemukan) karena Bupati sedang di Palembang," katanya.
MUHAMAD RIZKI | PARLIZA HENDRAWAN | FRANSISCO ROSARIANS | PRU