Iklan Rokok Dilarang, Dinas Pajak Cianjur Kelimpungan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Iklan / baliho produk rokok. TEMPO/Iqbal Lubis

    Iklan / baliho produk rokok. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Cianjur - Larangan perusahaan rokok memasang iklan reklame membuat Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, harus memutar otak untuk menambal pemasukan yang hilang dari reklame rokok.

    Jumlah pajak dari reklame rokok yang masuk ke pos pendapatan asli daerah itu Rp 1,5 miliar per tahun. Jumlah itu cukup berarti bagi Cianjur. “Lumayan besar,” ujar Kepala Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra, Sabtu, 27 Juni 2015.

    Tak heran baru kini Pemerintah Kabupaten Cianjur menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau yang mengatur tentang larangan iklan rokok.

    Tohari mengatakan instansinya saat ini mulai menggali potensi pajak untuk menambal pendapatan dari pajak iklan rokok itu. Di antaranya dari pajak hotel dan vila, terutama yang berada di wilayah Cipanas serta pajak restoran. "Masih ada beberapa potensi pajak lagi yang akan kami gali," katanya.

    Namun, menagih pajak vila dan hotel menjadi masalah bagi Dinas. Sebab, pemilik bangunan sering tidak berada di tempat, melainkan berada di luar kota, seperti Jakarta dan Bandung. “Biasanya pemiliknya orang luar kota,” kata Tohari. Dia terpaksa menugaskan stafnya menagih pajak ke pemilik vila dan hotel pada akhir pekan. “Dengan harapan pemilik ada di tempat.”

    DEDEN ABDUL AZIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.