Delapan Kali Gempa, Warga Madiun Ingin Tahu Penyebabnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi. allvoices.com

    Ilustrasi. allvoices.com

    TEMPO.CO , Madiun: Warga Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur berharap agar pemerintah setempat memberi penjelasan ihwal penyebab gempa yang sudah delapan kali terjadi selama tiga bulan terakhir. Gempa yang terbaru terjadi pada Kamis, 25 Juni 2015

    Gempa berkekuatan 4,2 skala richter yang berlokasi di titik 7.73 Lintang Selatan, 111.69 Bujur Timur dengan jarak 12 kilometer sebelah tenggara Kabupaten Madiun dan berkedalaman 10 kilometer itu mengakibatkan bagian tembok dan lantai dari 58 rumah warga retak.

    Retakan itu terjadi di sejumlah titik dengan panjang antara satu meter hingga tiga meter. Adapun lebarnya berkisar antara dua millimeter hingga lima sentimeter. Akibat lainnya adalah pecahnya genteng di sejumlah rumah warga di Dusun Pohulung.

    "Kami ingin tahu apa penyebabnya. Ada kemungkinan terjadi gempa susulan atau tidak,’’ kata Marsono, 40 tahun, salah satu warga Desa Klangon ditemui di kediamannya, Jumat, 26 Juni 2015.

    Apabila penyebab gempa sudah diketahui, ia melanjutkan, memudahkan warga melakukan antisipasi dini penyelamatan diri. Hal ini diharapkan mampu menekan kepanikan dan meningkatkan sikap tanggap bencana.

    Bupati Madiun, Muhtarom menyatakan bahwa langkah utama yang dilakukan petugas dalam menangani gempa di Desa Klangon dengan mengidentifikasi kemungkinan adanya korban manusia. Setelah itu mendata kerusakan rumah maupun insfrastruktur yang terjadi.

    "Kalau untuk mengetahui penyebab gempa akan kami koordinasikan dan konsulitasikan dulu kepada pihak BMKG sebagai pihak yang berkompeten," kata dia ditemui terpisah.

    Apabila diperlukan, Muhtarom mengatakan, petugas BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) akan didatangkan untuk mengkaji penyebab gempa yang sudah delapan kali dirasakan warga Desa Klagon. Nantinya, rekomendasi dari penelitian itu dijadikan dasar bagi pemkab untuk melakukan langkah selanjutnya.
    "Kalau memang harus direlokasi, pemerintah akan bersikap,’’ ucap Muhtarom.

    NOFIKA DIAN NUGROHO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.