Bima Arya Diperiksa Terkait Kasus Denny Indrayana  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Bogor, Bima Arya, bersama penyanyi senior, Vina Panduwinata, beri salam sekaligus membagikan lembaran kenaikan harga tarif angkot baru kepada sopir angkot di depan Istana Bogor, 31 Maret 2015. Foto: Lazyra Amadea Hidayat

    Walikota Bogor, Bima Arya, bersama penyanyi senior, Vina Panduwinata, beri salam sekaligus membagikan lembaran kenaikan harga tarif angkot baru kepada sopir angkot di depan Istana Bogor, 31 Maret 2015. Foto: Lazyra Amadea Hidayat

    TEMPO.COJakarta - Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa Wali Kota Bogor Bima Arya terkait dengan kasus mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana. Bima diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem Payment Gateway yang menyeret Denny.

    "Sudah selesai. Pemeriksaan berlangsung singkat, hanya dua jam sejak pukul 09.00," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Brigadir Jenderal Ahmad Wiyagus melalui pesan pendek, Jumat, 26 Juni 2015.

    Wiyagus enggan menjelaskan keterkaitan Bima dengan Denny sehingga dapat dimintai keterangan sebagai saksi. Selain Bima, Bareskrim juga telah memeriksa Direktur Utama PT Tempo Intimedia Tbk Bambang Harymurti pada Rabu kemarin. Ia dimintai keterangan sebagai saksi karena pernyataannya yang membenarkan langkah Denny.

    "Sejauh mana beliau dapatkan informasi kebenaran itu, kami ingin menggali itu saja. Bisa saja meringankan Pak Denny," kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso kemarin.

    Denny ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sistem pembuatan paspor elektronik atau Payment Gateway. Kerugian negara sempat disebut-sebut mencapai Rp 32 miliar. Denny juga diduga menyalahgunakan wewenang lantaran mengabaikan peraturan Menteri Keuangan kala itu.

    Dia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat 2, Pasal 3, dan Pasal 23 juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 421 juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama Pasal 55 ayat 1 ke-1.

    DEWI SUCI RAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.