Pilkada Serentak, Wakil Bupati Ciamis Mengundurkan Diri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Husni Kamil Malik, ikut serta dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. Simulasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana penerapan Pilkada sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPU Husni Kamil Malik, ikut serta dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. Simulasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana penerapan Pilkada sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Ciamis - Wakil Bupati Ciamis Jeje Wiradinata menyerahkan berkas surat pengunduran dirinya yang sudah sudah disahkan dalam rapat paripurna DPRD pada gubernur Jawa Barat. “Beliau sudah ditetapkan partai pengusung untuk maju sebaga calon bupati Pangandaran, maka beliau mengajukan pengunduran diri,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa di Bandung, Kamis, 25 Juni 2015.

    Iwa mengatakan, pengunduran diri Jeje sebagai wakil bupati periode 2014-2019 sudah melalui proses Rapat Paripurna DPRD Ciamis. “Oleh DPRD sesuai ketentuan berlaku dan dalam Rapat Paripurna sudah resmi beliau mengundurkan diri sebagai wakil bupati Ciamis, atas dasar itu maka DPRD kemudian mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melaui gubernur usulan peresmian pemberhentiannya,” kata dia.

    Menurut Iwa, berkas usulan pengesahan pemberhentian wakil bupati Ciamis dari DPRD Ciamis sudah diterima pemerintah provinsi. “Gubernur akan memproses sesuai ketentuan berlaku untuk meneruskan surat dari DPRD Kabupaten Ciamis ini supaya disahkan pemberhentian Jeje Wiradinata sebagai wakil bupati Ciamis. Sesuai ketentuan yang mengesahkan adalah Mendagri,” ujar dia.

    Iwa mengatakan, hingga saat ini baru Jeje yang resmi mengajukan pengunduran diri. “Sejauh ini baru beliau,” kata dia.

    Anggota KPU Jawa Barat Endun Abdul Haq mengatakan, Peraturan KPU Nomor 9/2015 mewajibkan petahana mengundurkan diri jika mencalonkan diri di daerah lain. “Kalau mencalonkan di daerah lain harus mundur, kecuali mencalonkan di daerahnya sendiri, periode dua, gak perlu mundur, hanya cuti,” kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 25 Juni 2015.

    Endun mengatakan, soal pengunduran diri petahana jadi perhatian karena dituding dimanfaatkan untuk memudahkan sanak keluarganya maju kembali. Salah satu persyaratan calon kepala daerah adalah melarang kerabat petahana yakni istri/suami atau anaknya maju mencalonkan diri. “Seperti di Indramayu misalnya,” ujar dia.

    Pencalonan Daniel Muttaqien, yang juga putra Bupati Indramayu Anna Sophanah, menjadi bakal calon bupati dari jalur perseorangan tidak bisa diteruskan selama ibunya tersebut masih menjabat. “Sekarang keputusannya, Daniel mengundurkan diri dari proses pencalonan perseorangan,” kata Endun.

    Menurut Endun KPU saat ini tengah melakukan verifikasi faktual dokumen dukungan calon perseorangan. Dari delapan daerah yang menggelar pilkada serentak akhirnya hanya bakal calon perseorangan dari tiga daerah yang memasuki tahapan verifikasi faktual. “Yakni Cianjur, Karawang, dan Kabupaten Bandung,” kata dia. Indramayu tidak meneruskan proses verifikasi karena satu-satunya bakal calon mengundurkan diri.

    Sebelumnya pengamat hukum tata negara dari Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan, mundurnya kepala daerah untuk memuluskan keluarganya dalam proses pencalonan dinilai upaya mengakali hukum. Taktik ini untuk mengakali persyaratan pencalonan kepala daerah yang melarang kerabat kepala daerah maju. “Maksudnya supaya terhindar dari larangan itu,” kata dia di Bandung, 23 Juni 2015.

    Asep meminta Menteri Dalam Negeri menolak pengunduran diri petahana yang niatnya ingin memuluskan pencalonan keluarganya, dengan alasan tidak bertanggungjawab terhadap jabatannya dan mengakali undang-undanbg. Dia beralasan, keberadaan pasal larangan kerabat petahana mencalonkan itu untuk mencegah politik dinasti dalam jabatan kepala daerah.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gerhana Bulan Parsial Umbra Terakhir 2019

    Pada Rabu dini hari, 17 Juli 2019, bakal terjadi gerhana bulan sebagian. Peristiwa itu akan menjadi gerhana umbra jadi yang terakhir di tahun 2019.