JK: Ada Banyak Cara Tolak Dana Aspirasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Johnny G Plate mengacungkan tangan saat menginterupsi jalannya Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan di Gedung Nusantara II, Jakarta, 23 Juni 2015. Fraksi Partai Nasdem, PDI-P, dan Partai Hanura menyatakan menolak dana aspirasi ini. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Johnny G Plate mengacungkan tangan saat menginterupsi jalannya Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan di Gedung Nusantara II, Jakarta, 23 Juni 2015. Fraksi Partai Nasdem, PDI-P, dan Partai Hanura menyatakan menolak dana aspirasi ini. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ada banyak cara membatalkan dana aspirasi yang dicetuskan dan diketuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apalagi, kata dia, usulan dana aspirasi itu masih belum disetujui oleh pemerintah.

    "Pemerintah jelas bisa menolak, banyak caranya," kata Kalla, di kantornya, Kamis, 25 Juni 2015. Menurut dia, salah satu caranya adalah dengan memasukkan ke anggaran negara tahun 2016, tapi tidak sesuai dengan permintaan anggota Dewan.

    "Ini kan yang disetujui baru programnya saja, sedangkan besaran dananya belum," kata Kalla. "Karena itu belum ada nilainya, caranya, ya masukkan ke anggaran, sudah kan."

    Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 juga bagian dari aspirasi anggota Dewan dan pemerintah. Artinya, Dewan sebenarnya sudah tidak perlu memasukkan usulan dana aspirasi dalam rancangan APBN 2016.

    Kemarin, DPR mengetuk dana aspirasi dalam rapat paripurna. Total dana yang diajukan Rp 11,2 triliun dengan alokasi Rp 20 miliar tiap anggota Dewan. DPR berdalih anggaran tersebut diperlukan untuk membangun daerah pemilihannya. 

    Tak semua fraksi mendukung usul ini. Tiga fraksi menolak karena menganggap usul ini siasat anggota Dewan mempertahankan suara di daerah pemilihannya. Ketiga fraksi ini adalah Fraksi PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai NasDem. Suara mereka kalah oleh tujuh fraksi, yakni Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Demokrat.

    Dewan akan mengajukan proposal resmi usul itu ke pemerintah. Jika disetujui, usul itu akan masuk Nota Keuangan RAPBN 2016 yang dibacakan Presiden pada 17 Agustus nanti. 

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Memberangkatkan 529 Kloter pada Musim Haji 2019

    Pada musim haji 2019, Indonesia memberangkatkan 529 kelompok terbang, populer disebut kloter, yang akan dibagi dalam dua gelombang.