TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Robiyan Arifin mengatakan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang bekerja untuk pemilihan Wali Kota Surabaya hingga saat ini belum menerima honor sejak dilantik pada 18 Mei 2015.
Penyebabnya, kata dia, ada salah satu kecamatan yang belum membentuk sekretariat, sehingga berakibat pada belum turunnya surat keputusan (SK) pengangkatan petugas Sekretariat PPK oleh Pemerintah Kota Surabaya. “Banyak pertanyaan tentang honor itu. Saya jelaskan bahwa honor KPU turun jika Sekretariat PPK sudah terbentuk,” kata Robiyan, Kamis, 25 Juni 2015.
Menurut Robiyan, sesuai undang-undang, pengangkatan petugas Sekretariat PPK yang terdiri atas sekretaris dan bendahara itu ditunjuk oleh camat. Status pengurus PPK ini haruslah pegawai negeri sipil aktif.
Namun dari 31 kecamatan di Surabaya, terdapat satu kecamatan yang belum menunjuk petugas Sekretariat PPK. Padahal, SK itu tidak dibuat per kecamatan. Namun satu SK melampirkan seluruh nama pegawai negeri yang ditunjuk untuk menjalankan PPK.
“Sebenarnya di kecamatan itu sudah sempat ditunjuk satu nama, tetapi yang bersangkutan mendadak sakit dan belum diperoleh penggantinya sampai sekarang,” kata Robiyan.
Robiyan mengatakan SK pengangkatan dari pemerintah Surabaya penting untuk keberlangsungan PPK sebagai pijakan hukum untuk membuka rekening di Bank Jatim. Dari rekening inilah, kata dia, yang nantinya dipakai untuk mentransfer biaya operasional PPK dan PPS, termasuk honor anggota PPK. “Kami hanya berharap urusan SK ini segera dituntaskan, sehingga PPK bisa bekerja dengan nyaman,” kata dia.
Anggota PPK dari Kecamatan Tambaksari, Tri Roso, juga punya harapan yang sama. Selama ini, kata dia, kegiatan-kegiatan rapat yang dilakukan oleh para PPK selalu memakai uang patungan dari kantong masing-masing.
Walaupun honor belum cair, Tri Roso mengaku tetap berusaha maksimal agar pemilihan kepala daerah Surabaya bisa berjalan lancar. “Sudah pasti kami berharap segera cair honor itu,” kata dia.
MOHAMMAD SYARRAFAH
