Begini Alasan Dinas Kesehatan Papua Tolak E-Catalog

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang ibu sedang memberikan ASI kepada anaknya saat berobat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat yang melayani kesehatan gratis bagi 7 suku di Timika, Papua, Kamis, 17 Juli 2008. Penyakit epidemi malaria saat ini meningkat jumlah penderitanya, selain di

    Seorang ibu sedang memberikan ASI kepada anaknya saat berobat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat yang melayani kesehatan gratis bagi 7 suku di Timika, Papua, Kamis, 17 Juli 2008. Penyakit epidemi malaria saat ini meningkat jumlah penderitanya, selain di

    TEMPO.COJayapura - Dinas Kesehatan Provinsi Papua menolak pemberlakuan e-catalog dalam pembelian obat dan alat kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giayai, penolakan itu karena kondisi geografis di Papua tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa atau daerah lain di Indonesia.

    Menurut Aloysius, pemberlakuan e-catalog berkaitan erat dengan infrastruktur. Banyak ruas jalan antarkabupaten di Papua belum dapat ditempuh dengan jalur darat. "Bahkan, di beberapa kabupaten yang berada di pegunungan tengah Papua, antara kabupaten yang satu dan lainnya harus ditempuh dengan lewat udara," ucapnya, Kamis, 25 Juni 2015.

    Selain itu, ujar Aloysius, banyak jalur dari ibu kota kabupaten ke distrik atau kampung hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. "Makanya e-catalog ini kami tolak. Sebab, bagaimana mungkin ongkos pengiriman obat untuk Papua disamakan dengan kabupaten lain di Jawa sana. Siapa yang mau kerja kalau begini?"

    Terkait dengan penolakan pemberlakuan e-catalog di Papua, tutur Aloysius, pihaknya telah menghadap pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kementerian Kesehatan untuk memberitahukan alasan penolakan.  

    Paling tidak, kata dia, harus ada pembagian regionalisasi. Sebab, Papua tidak sama dengan pulau lain di Indonesia. "Bayangkan saja, harga pengiriman satu tabung cairan ke Kabupaten Puncak Jaya atau Kabupaten Jayawijaya bisa enam kali lipat dari harga pengiriman di Jawa. Jadi tak bisa harga pengiriman obat disamaratakan," ucap Aloysius.

    Untuk mengantisipasi hal itu, sementara waktu Kementerian Kesehatan telah mengirimkan surat keputusan kepada para kepala daerah di Papua untuk menanggung biaya pengiriman obat dengan dana APBD. Nantinya, stok obat akan dikirim ke ibu kota kabupaten. Setelah itu, pemda setempat akan melakukan pengiriman ke lokasi penyimpanan obat, misalnya puskesmas.

    Menurut Aloysius, hal itu bisa dilakukan untuk tahun ini saja. Tapi, tahun berikutnya, harus ada kepastian hukum yang jelas dari pemerintah. Sebab, saat ini banyak keluhan dari kepala dinas soal pengiriman obat. Padahal pembelian dan pengiriman obat jadi satu paket yang dikerjakan pihak ketiga.

    CUNDING LEVI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Instagram Uji Coba Menghilangan Fitur Likes agar Fokus ke Konten

    Instagram tengah lakukan uji coba penghapusan fitur likes di beberapa negara pada Juli 2019. Reaksi pengguna terbelah, sebagian merasa dirugikan.