Bupati Purwakarta Minta Mendagri Hapus Kunjungan Kerja Dewan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/ Imam Yunni

    TEMPO/ Imam Yunni

    TEMPO.COPurwakarta - Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengusulkan kegiatan bimbingan teknis dan kunjungan kerja anggota DPRD ke luar daerah dihilangkan. Alasannya, anggaran buat dua kegiatan tersebut rawan diselewengkan dan berindikasi korupsi.

    "Saya sudah melayangkan surat ke Mendagri (Menteri Dalam Negeri), agar dua kegiatan itu ke depan dihapus dalam kegiatan Dewan di Purwakarta," kata Dedi kepada Tempo, Kamis, 25 Juni 2015.

    Menurut dia, kegiatan bimtek dan kunker dengan tujuan studi banding pembuatan peraturan daerah ke luar kota tidak efektif. "Kalau tujuannya untuk studi banding suatu raperda, tak perlu ke luar kota. Cukup materinya dicari di Internet, lalu pembahasannya bisa dilakukan di gedung Dewan sendiri," ujar Dedi memberikan alasan.
     
    Kegiatan bimtek dan kunker, ucap dia, terkesan menghambur-hamburkan anggaran dan tak jelas hasilnya. Ia mencontohkan, belum lama ini, 45 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta kunker ke Yogyakarta dan Bali. Namun, hingga kini, hasil kunker itu tak jelas. Tapi, dari sisi anggaran, jelas telah terjadi pemborosan.

    Dedi mencatat, selama delapan bulan mereka duduk di kursi Dewan, kinerja yang dihasilkan masih sangat minim. Sampai saat ini, baru enam perda yang disahkan. "Itu pun hanya satu perda hasil produk anggota Dewan sekarang. Lainnya merupakan produk Dewan lama," tuturnya.

    Adapun anggaran untuk 45 anggota DPRD Purwakarta yang dikelola Sekretariat Dewan pada tahun anggaran 2015 mencapai Rp 35 miliar. "Itu bukan dana sedikit. Semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan secara etik dan moral kepada masyarakat," ujar Dedi. Dari hasil kajiannya, jika Mendagri menghapus kegiatan bimtek dan kunker, akan terjadi efisiensi dana APBD hingga 30 persen.

    Menanggapi usulan dan kritik Dedi, Ketua DPRD Purwakarta Syarif Hidayat mengatakan bimtek dan kunker merupakan kegiatan legal para anggota Dewan yang diatur dalam undang-undang. "Jadi kami tak bisa mengelaknya," ucap Syarif.

    NANANG SUTISNA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gerhana Bulan Parsial Umbra Terakhir 2019

    Pada Rabu dini hari, 17 Juli 2019, bakal terjadi gerhana bulan sebagian. Peristiwa itu akan menjadi gerhana umbra jadi yang terakhir di tahun 2019.