4 Alasan Para Pesohor Enggan Ikut Seleksi Pimpinan KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yunus Husein. TEMPO/Imam Sukamto

    Yunus Husein. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein menilai wajar jika seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi minim peminat dengan nama besar.

    Menurut dia, ada berbagai penyebab yang membuat sejumlah profesional memutuskan tak ikut seleksi calon pimpinan KPK. Alasan pertama, menurut Yunus Husein, adalah kondisi KPK yang sedang mengalami pelemahan.

    Pelemahan terhadap komisi anti-rasuah, kata Yunus, tak lepas dari minimnya komitmen DPR dan pemerintah dalam pemberantasan korupsi akhir-akhir ini pun dipertanyakan. Bahkan, dalam sejarah seleksi pimpinan KPK, tak jarang tokoh dengan reputasi baik terjegal di tingkat parlemen.

    Alasan kedua, kata dia, enggan melalui proses di DPR. "Sudah lolos ke DPR tapi tak dihargai, buat apa ikut seleksi. Mending berjuang di tempat lain," kaya Yunus, saat dihubungi, Selasa 23 Juni 2015.

    Pengalaman itu, menurut Yunus, pernah dialami oleh bekas Jaksa Agung Marsilam Simanjutak dan pengacara senior Todung Mulya Lubis. Menurut Yunus, seleksi pimpinan KPK seharusnya tak melalui DPR karena lembaga tersebut dianggap penuh kepentingan.

    Alasan ketiga, Yunus Husein melanjutkan, soal resiko. Maraknya kriminalisasi yang dialami oleh para pimpinan KPK membuat para calon pendaftar khawatir akan mengalami hal serupa.

    Alasan keempat, keengganan para pesohor juga dikarenakan persyaratan yang cukup rumit. Menurut Yunus Husein, orang dengan nama besar umumnya bukan tipe para pencari kerja. "Dulu pernah kejadian ada yang ditanya tentang ijazah SD, itu kan nggak penting," kata dia.

    Juru bicara Pansel Betty Alisjahbana mengatakan saat ini jumlah peserta yang mendaftar sudah 234 orang. Komposisinya sebagian besar masih didominasi oleh advokat, pegawai negeri sipil, dan dosen. Sedangkan untuk unsur lain, kebanyakan masih didominasi Polri sebanyak 6 orang, TNI 1 orang dan Kejaksaan Agung sebanyak 5 orang.

    Rencananya, Pansel akan mengumumkan seluruh pesertanya pada 27 Juni 2015. Namun, masa pendaftaran diperpanjang yang tadinya hanya sampai tanggal 24 Juni 2015, kini hingga 3 Juli 2015. Artinya, pengumuman nama peserta akan dinformasikan pada tanggal 4 Juli 2015.

    FAIZ NASHRILLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.