Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Alasan Para Pesohor Enggan Ikut Seleksi Pimpinan KPK

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Yunus Husein. TEMPO/Imam Sukamto
Yunus Husein. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein menilai wajar jika seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi minim peminat dengan nama besar.

Menurut dia, ada berbagai penyebab yang membuat sejumlah profesional memutuskan tak ikut seleksi calon pimpinan KPK. Alasan pertama, menurut Yunus Husein, adalah kondisi KPK yang sedang mengalami pelemahan.

Pelemahan terhadap komisi anti-rasuah, kata Yunus, tak lepas dari minimnya komitmen DPR dan pemerintah dalam pemberantasan korupsi akhir-akhir ini pun dipertanyakan. Bahkan, dalam sejarah seleksi pimpinan KPK, tak jarang tokoh dengan reputasi baik terjegal di tingkat parlemen.

Alasan kedua, kata dia, enggan melalui proses di DPR. "Sudah lolos ke DPR tapi tak dihargai, buat apa ikut seleksi. Mending berjuang di tempat lain," kaya Yunus, saat dihubungi, Selasa 23 Juni 2015.

Pengalaman itu, menurut Yunus, pernah dialami oleh bekas Jaksa Agung Marsilam Simanjutak dan pengacara senior Todung Mulya Lubis. Menurut Yunus, seleksi pimpinan KPK seharusnya tak melalui DPR karena lembaga tersebut dianggap penuh kepentingan.

Alasan ketiga, Yunus Husein melanjutkan, soal resiko. Maraknya kriminalisasi yang dialami oleh para pimpinan KPK membuat para calon pendaftar khawatir akan mengalami hal serupa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alasan keempat, keengganan para pesohor juga dikarenakan persyaratan yang cukup rumit. Menurut Yunus Husein, orang dengan nama besar umumnya bukan tipe para pencari kerja. "Dulu pernah kejadian ada yang ditanya tentang ijazah SD, itu kan nggak penting," kata dia.

Juru bicara Pansel Betty Alisjahbana mengatakan saat ini jumlah peserta yang mendaftar sudah 234 orang. Komposisinya sebagian besar masih didominasi oleh advokat, pegawai negeri sipil, dan dosen. Sedangkan untuk unsur lain, kebanyakan masih didominasi Polri sebanyak 6 orang, TNI 1 orang dan Kejaksaan Agung sebanyak 5 orang.

Rencananya, Pansel akan mengumumkan seluruh pesertanya pada 27 Juni 2015. Namun, masa pendaftaran diperpanjang yang tadinya hanya sampai tanggal 24 Juni 2015, kini hingga 3 Juli 2015. Artinya, pengumuman nama peserta akan dinformasikan pada tanggal 4 Juli 2015.

FAIZ NASHRILLAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kepala PPATK Pertama Yunus Husein jadi Saksi di Sidang Haris Azhar, Jaksa Protes

2 Oktober 2023

Sidang Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti hadirkan ahli mantan Kepala PPATK, Yunus Husein di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 2 Oktober 2023. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Kepala PPATK Pertama Yunus Husein jadi Saksi di Sidang Haris Azhar, Jaksa Protes

Sidang pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidianty kembali digelar di PN Jakarta Timur


64 Orang Lolos Seleksi Pejabat KPK

18 Maret 2022

Anggota Ombdusman Adrianus Eliasta Meliala bersama 12 kementerian melakukan FGD terkair Perpres no.21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) di Jakarta, 18 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra
64 Orang Lolos Seleksi Pejabat KPK

Adrianus mengatakan kandidat pejabat KPK itu akan mengikuti seleksi lanjutan, yaitu asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural.


Peserta Seleksi Jubir KPK Tak Ada yang Lolos

29 Januari 2021

 Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA
Peserta Seleksi Jubir KPK Tak Ada yang Lolos

Saat ini, jubir KPK masih sebatas pelaksana tugas, baik bidang pencegahan maupun penindakan.


Pansel KPK Menjelaskan Soal Etika Irjen Firli Bahuri

12 September 2019

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (kanan) bersama Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji (tengah) dan anggota Mualimin Abdi (kiri) memberikan keterangan pers terkait hasil uji kompetensi capim KPK di Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. Sebanyak 104 kandidat capim KPK telah lolos uji kompetensi dan selanjutnya akan mengikuti tes psikologi pada Minggu, 28 Juli 2019. ANTARA
Pansel KPK Menjelaskan Soal Etika Irjen Firli Bahuri

Irjen Firli, menurut Pansel Capim KPK Indriyanto Seno Adji, memiliki tingkat konsistensi terbaik.


Cerita Massa Pendukung Revisi UU KPK Bingung Isi Protes di DPR

11 September 2019

Massa aksi pendukung revisi UU KPK berdemonstrasi di depan Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Cerita Massa Pendukung Revisi UU KPK Bingung Isi Protes di DPR

Sunirah, 40 tahun, berdandan dari pukul 10.00 WIB pada Selasa pagi, sebelum ikut demo mendukung revisi UU KPK.


Anggota DPR Masinton: KPK Tak Perlu Lagi Tangani Kasus Ecek-ecek

2 September 2019

Anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Masinton Pasaribu dalam Dialog Empat Pilar, yang berlangsung di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019. (dok MPR RI)
Anggota DPR Masinton: KPK Tak Perlu Lagi Tangani Kasus Ecek-ecek

Setelah 10 nama capim KPK diumumkan, Komisi III DPR akan meminta masukan masyarakat terkait rekam jejak 10 nama tersebut.


Alexander Marwata Merasa Belum Berhasil Pimpin KPK, Kenapa?

27 Agustus 2019

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap anggota jaksa, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019. Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti uang Rp 110,8 juta. TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata Merasa Belum Berhasil Pimpin KPK, Kenapa?

KPK, kata dia, harusnya menjadi trigger mechanism penegak hukum lain seperti polisi dan jaksa agar tidak korupsi.


Koalisi Antikorupsi Curigai Pansel KPK Bentukan Jokowi

18 Mei 2019

Seorang mahasiswa membentangkan sebuah poster dalam aksi solidaritas peringatan dua tahun kasus kekerasan terhadap Novel Baswedan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 April 2019. Wadah Pegawai KPK menuntut Presiden RI Joko Widodo untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF) Independen untuk menghentikan teror terhadap pegawai KPK, sebagai komitmen dalam memberantas korupsi di Indonesia.  TEMPO/Imam Sukamto
Koalisi Antikorupsi Curigai Pansel KPK Bentukan Jokowi

Koalisi Antikorupsi mencurigai pansel KPK bentukan Jokowi sebagai kompromi elit


Kata Pukat UGM Soal Nama-nama Panitia Seleksi KPK

18 Mei 2019

Ilustrasi Gedung KPK
Kata Pukat UGM Soal Nama-nama Panitia Seleksi KPK

Dari komposisi panitia seleksi KPK itu tak terlihat apa yang dikehendaki Presiden Jokowi untuk menjawab kebutuhan KPK empat tahun ke depan.


Yunus Husein Setuju Satgas Illegal Fishing Dibubarkan, Asal

10 Mei 2019

Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein menjawab pertanyaan awak media seusai mengikuti dialog dengan pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, 30 April 2018. Yunus Husein menyatakan KPK harus membuktikan terkait indikasi terdakwa mantan ketua DPR, Setya Novanto, yang telah divonis 15 tahun penjara, telah melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan metode Hawala dalam kasus mega korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. TEMPO/Imam Sukamto
Yunus Husein Setuju Satgas Illegal Fishing Dibubarkan, Asal

Wakil Ketua Satuan Tugas atau Satgas Anti Illegal Fishing 115, Yunus Husein, tidak mempermasalahkan jika satgas yang ia pimpin harus dibubarkan.