Jokowi Tolak Revisi UU KPK, Gus Sholah: Demi Kebaikan KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengasuh Ponpes Tebuireng KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah). ANTARA/Syaiful Arif

    Pengasuh Ponpes Tebuireng KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah). ANTARA/Syaiful Arif

    TEMPO.CO, Bandung - Tokoh pluralisme KH Salahuddin Wahid alias Gus Sholah angkat bicara terkait langkah yang diambil Presiden RI Joko Widodo dalam menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurut pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, itu langkah yang diambil Jokowi cukup tepat karena jika saja UU KPK itu direvisi, maka akan menyebabkan lembaga anti rasuah itu semakin melempem karena kemungkinan besar yang akan direvisi itu tentang wewenang KPK dalam melakukan penyadapan.

    “Kalau tujuannya untuk memperkuat saya setuju ya, tapi kalau memperlemah saya tidak setuju,” ujar Gus Sholah yang merupakan adik kandung Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kepada Tempo, seusai mengisi ceramah Ramadan di Masjid Salman Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganeca, Minggu, 21 Juni 2015.

    Meski demikian, Gus Sholah menilai KPK harus melakukan pembenahan diri guna menyelesaikan permasalahan korupsi yang kian hari kian merongrong pemerintahan Indonesia.

    Bahkan, ucap Gus Sholah, tidak menutup kemungkinan apabila rencana Revisi UU KPK itu berhasil disetujui oleh Jokowi di kemudian hari, tentunya itu dalam rangka memperkuat tubuh KPK. “Jika itu untuk kebaikan KPK, kenapa tidak,” katanya.

    “KPK juga harus memperbaiki dirinya. Saya perhatikan kemarin-kemarin banyak juga kelemahan KPK, seperti beberapa kali praperadilan kalah. Itu gara-gara KPK banyak kelemahannya, makanya harus diperbaiki juga,” ujar cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari itu.

    AMINUDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.