Sriwijaya FC Bubar, Kasihan Eks Pemain Tak Dapat THR  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • sriwijaya-fc.com

    sriwijaya-fc.com

    TEMPO.CO, Palembang - Tim Sriwijaya FC besar kemungkinan akan dibubarkan oleh manajemen PT Sriwijaya Optimis Mandiri. Pasalnya, pendapatan dari sponsor tidak seimbang dengan biaya operasional klub. 

    Bila tim dibubarkan, manajemen memastikan para pemain dan pelatih tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya atau uang tanda terima kasih. "Sepertinya tidak akan ada pesangon atau sejenisnya karena kami sudah keluar banyak uang," kata sekretaris tim Sriwijaya FC, Achmad Haris, di Palembang, Minggu, 21 Juni 2015. 

    Menurut Achmad, manajemen sudah mengeluarkan uang hingga belasan miliar rupiah dalam beberapa bulan terakhir ini meskipun laskarnya baru menjalani beberapa kali pertandingan. Selain itu, kompensasi tidak diberikan lantaran liga dihentikan dengan alasan force majeure, sehingga penghentian kegiatan bukan kehendak klub.

    "Semua pemain sudah diberi DP (down payment) 25 persen dan empat bulan gaji full," ujar Haris. Menurut ia, uang yang berjumlah besar itu dibayarkan sejak jauh hari sebelum Liga Indonesia dihentikan PT Liga Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Karena itu, ia optimistis keputusan tersebut dapat dimaklumi para pemainnya. "Kami telah berusaha mempertahankan tim ini."

    Faisal Mursyid, Sekretaris Perusahaan PT Sriwijaya Optimis Mandiri, menjelaskan bahwa hingga Minggu pagi, 21 Juni 2015, pihaknya belum mendapatkan jawaban dari bos klub, Dodi Reza, atas surat rekomendasi yang dikirim beberapa hari yang lalu. Surat itu berisi rekomendasi agar tim dibubarkan karena berbagai pertimbangan. Salah satunya nasib kompetisi sepak bola semakin tidak menentu setelah FIFA membekukan PSSI. "Masih menunggu keputusan presiden klub," ujar Faisal.

    PARLIZA HENDRAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.