21 Tahun Pembredelan Tempo: Memicu PHK, Pemerintah Panik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hakim ketua Benjamin Mangkoedilaga saat ikuti pengadilan kasus pembredelan majalah TEMPO di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, 1995. TEMPO/Rully Kesuma

    Hakim ketua Benjamin Mangkoedilaga saat ikuti pengadilan kasus pembredelan majalah TEMPO di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, 1995. TEMPO/Rully Kesuma

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua puluh satu tahun lalu, tepatnya 21 Juni 1994, pemerintah Orde Baru membredel majalah Tempo. Pemicunya, sepekan sebelumnya, media ini menerbitkan berita dugaan korupsi dalam pembelian 39 kapal perang eks Jerman Timur. Tak suka dengan berita itu, Presiden Soeharto melalui anak buahnya, Menteri Penerangan Harmoko, menerbitkan keputusan pencabutan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) majalah Tempo. Juga dua media lain, yakni Editor dan Detik.

    Direktur Utama PT Tempo Inti Media saat ini, Bambang Harymurti, masih ingat akan kejadian ini. Waktu itu pria yang akrab disapa BHM ini menjadi Kepala Biro Tempo di Washington, DC. "Pembredelan ini memicu penghentian hak kerja massal semua karyawan Tempo, Editor, dan Detik," ujarnya, Minggu, 21 Juni 2015.

    Saat itu jumlah karyawan Tempo saja lebih dari 500 orang. Itu masih ditambah pegawai dua media lain yang juga dibredel. "Jadi banyak orang yang langsung kehilangan pekerjaan gara-gara pembredelan ini."

    Pemerintah Orde Baru, kata BHM, tak mau disalahkan sebagai penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) massal ini. "Makanya waktu itu ada upaya-upaya untuk membeli kami." Lima hari setelah pembredelan, anggota direksi Grafiti Pers (perusahaan penerbit Tempo saat itu), Eric Samola, Harjoko Trisnadi, dan Mahtum Mastoem, diundang bertemu dengan Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan adik menantu Presiden Soeharto, Prabowo Subianto. "Waktu itu Prabowo melalui Hashim menyatakan Tempo bisa terbit lagi, asalkan kepemilikannya dikuasai keluarga Soeharto."

    Syarat-syarat yang ditawarkan Prabowo, kata BHM, antara lain keluarga Cendana memiliki hak menentukan siapa saja orang-orang yang ada di redaksi. Lalu, jika Tempo akan menjual saham, opsi pertama pembeliannya ada pada anak-anak Soeharto. "Penawaran itu jelas ditolak, karena itu artinya mereka ingin mengontrol Tempo." Karena upaya ini gagal, akhirnya pemerintah Orde Baru menggunakan cara lain: membuat media baru untuk menampung para eks karyawan Tempo.

    "Harmoko kemudian mengumumkan, dia akan menerbitkan SIUPP buat media baru yang akan menjadi tempat penampungan bekas karyawan Tempo, Detik, dan Editor." Media baru inilah yang kemudian lahir dengan nama Gatra. "Pemodalnya Bob Hasan, atas restu Presiden Soeharto."

    Bob Hasan, yang merupakan pengusaha kayu, kata BHM, menjanjikan para eks wartawan Tempo gaji yang lebih besar daripada Tempo. "Gara-gara iming-iming gaji itu, sebagian karyawan Tempo memilih bergabung dengan Gatra."


    PRAGA UTAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.