Ruki Mau KPK Diawasi, 'Tak Ada Watchdog for Watchdog'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menjawab pertanyaan awak media usai melakukan pertemuan dengan Kapolri Badrodin Haiti, di Mabes Polri, Jakarta, 2 Mei 2015.  Novel Baswedan ditangkap penyidik di rumahnya pada Jumat dini hari, 1 Mei 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menjawab pertanyaan awak media usai melakukan pertemuan dengan Kapolri Badrodin Haiti, di Mabes Polri, Jakarta, 2 Mei 2015. Novel Baswedan ditangkap penyidik di rumahnya pada Jumat dini hari, 1 Mei 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Padang - Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tak memerlukan Komite Pengawasan.

    "Dalam kajian hukum tata negara, tak ada watchdog for watchdog," ujarnya kepada Tempo, Jumat, 19 Juni 2015. Sebab, menurut Feri, sudah ada lembaga peradilan, lembaga legislasi, dan dewan penasehat. Merekalah yang mengawasi kinerja KPK.

    Sebelumnya, pelaksana tugas Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki mengatakan pentingnya pembentukan Komite Pengawas KPK. Ruki juga menginginkan KPK bisa menghentikan kasus dalam tahap penyidikan atau menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan bila ada kejadian khusus. Penghentian itu atas seizin penasihat atau Komite Pengawas KPK.

    Feri mengatakan wacana Ruki itu membangun munculnya kecurigaan terhadap KPK melalui pengawasan kepada KPK. Ruki dinilai tidak memahami teori hukum tata negara. "Gagasan Ruki karena kecenderungan nafsu melemahkan KPK," ujarnya.

    Menurut Feri, revisi Undang-Undang KPK adalah ujung dari serangan terhadap KPK. Ini gerakan subversi pemberantasan korupsi yang bisa mematikan fungsi KPK.

    Presiden Joko Widodo, Feri menambahkan, harus memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menghentkan upaya revisi. Namun jika ada pergerakan di luar komando, Presiden harus memberikan perintah terbuka. "Sehingga khalayak tahu ada pergerakan di luar dari komando Presiden," ujarnya.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka yang Dianggap Layak Jadi Menteri, Tsamara Amany Disebut

    Nama-nama yang dianggap layak menjabat menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf kuat beredar di internal partai pendukung pasangan itu. Tsamara Amany disebut.