Antisipasi Kasus Angeline, Wali Kota Risma Sebar Mata-mata  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Surabaya, Tri Rismaharini berbincang dengan sejumlah anak berkebutuhan khusus dan anak-anak jalanan dalam pembukaan pameran Lukisan BELIEVE 2-Enlightenment di gedung Perpustakaan BI, Surabaya, 17 AGustus 2014. TEMPO/Fully Syafi

    Walikota Surabaya, Tri Rismaharini berbincang dengan sejumlah anak berkebutuhan khusus dan anak-anak jalanan dalam pembukaan pameran Lukisan BELIEVE 2-Enlightenment di gedung Perpustakaan BI, Surabaya, 17 AGustus 2014. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Surabaya - Tragedi kematian Angeline, gadis malang berusia 8 tahun, di Denpasar, Bali, mengundang keprihatinan banyak pihak. Tak terkecuali Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Dia berpendapat kejadian serupa bisa dicegah dengan kerja sama apik antara pemerintah dan masyarakat.

    Risma, 53 tahun, menjamin nasib buruk Angeline bisa terdeteksi dengan keterlibatan banyak pihak. “Pasti mudah ketahuan. Karena di Surabaya kami punya jaringan sosial yang cukup besar, mulai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lain-lain,” katanya, Jumat, 19 Juni 2015.

    Wali kota terbaik versi World Mayor tahun 2014 itu menambahkan, Pemerintah Kota Surabaya punya mata-mata yang selalu menelisik permasalahan sosial, termasuk masalah anak-anak. “Kami punya tim relawan untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dari Dinas Sosial yang mencari permasalahan. Mereka punya mata-mata, Bapemas juga punya,” ujarnya.

    Dari mata-mata itulah, kata dia, Risma dapat mengetahui permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Begitu pula di lingkungan sekolah, pemerintah Surabaya menggalakkan tim konselor teman sebaya. “Di sekolah juga kami perkuat, punya tim konselor teman sebaya. Itu untuk memantau temannya yang punya masalah,” kata Risma.

    Namun Risma mengakui pengawasan itu susah menjangkau kalangan masyarakat menengah ke atas. “Yang jadi masalah kalau (kasus) itu terjadi di rumah yang bagus-bagus. Tapi kalau di kampung saya rasa enggak ada,” ujarnya.

    Untuk itu pemerintah Surabaya menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Satuan Polisi Pamong Praja guna menyasar kalangan elite di Surabaya. “Kami adakan semacam sweeping rutin kependudukan dan tenaga kerja asing sampai apartemen. Supaya tahu siapa yang tinggal di sana,” kata Risma.

    ARTIKA RACHMI FARMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.