Bambang Widjojanto: MEA, Tantangan Besar bagi KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Widjojanto (BW) usai salat Dzuhur berjamaah di Masjid Annur, Depok, Jabar, 24 Januari 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Bambang Widjojanto (BW) usai salat Dzuhur berjamaah di Masjid Annur, Depok, Jabar, 24 Januari 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Bandung - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif, Bambang Widjojanto, berharap agar kriteria calon Ketua KPK periode 2015-2019 memiliki integritas dalam menghadapi tantangan memberantas korupsi di masa yang akan datang.

    Menurut Bambang, di masa mendatang tantangan KPK sebagai lembaga negara yang intens dalam melakukan pemberantasan korupsi akan semakin berat. Pasalnya di akhir 2015 nanti kebijakan pemerintah tentang Masyarakat Ekonomi Asean akan segera dibuka.

    "MEA nanti, sistem hukumnya beda-beda, bagaimana mereka bisa meyakinkan negara lain untuk bisa bersama-sama membangun gerakan antikorupsi, kan nanti orang-orangnya baru nih, ini jadi penting juga," ujar Bambang kepada wartawan seusai menghadiri roadshow Panitia Seleksi KPK di Bandung, Jumat, 19 Juni 2015.

    Bambang menambahkan, setidaknya kriteria calon Ketua KPK nanti minimal memenuhi dua syarat utama. Pertama, harus memiliki kemampuan untuk bisa mengabstraksikan tantangan masa depan. "Tantangan masa depan tuh seperti apa karena kalau tidak bisa nanti tidak bisa masuk dalam isu-isu yang penting."

    Kedua, calon ketua KPK nanti harus mampu mengintegrasikan beberapa cabang ilmu yang mereka miliki. Hal ini, ucap Bambang, menjadi penting mengingat untuk menjadi seorang Ketua itu harus berwawasan luas.

    "Makanya ini gak bisa single knowledge saja, harus bisa berkomunikasi dan membangun gerakan, juga standing position berhadapan dengan negara lain. Model yang gini-gini juga penting," katanya.

    AMINUDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.