Ratusan Desa di Jawa Barat Rawan Pangan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petani di kawasan PAP Tangerang, Banten, Jumat (2/10). Kebijakan ketersediaan pangan masih bersifat sektoral sehingga dibutuhkan koordinasi sinergis antar instansi untuk memantapkan ketahanan pangan menghadapi krisis global. TEMPO/Tri Handiyatno

    Petani di kawasan PAP Tangerang, Banten, Jumat (2/10). Kebijakan ketersediaan pangan masih bersifat sektoral sehingga dibutuhkan koordinasi sinergis antar instansi untuk memantapkan ketahanan pangan menghadapi krisis global. TEMPO/Tri Handiyatno

    TEMPO.CO, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, pemerintah provinsi menyasar 813 desa/kelurahan yang berpotensi rawan pangan. "Kami akan mengeroyok berramai-ramai sehingga indikator tentang desa potensi rawan pangan tadi bisa menurun dengan cepat, minimal dalam tiga tahun ini selesai,” kata dia di Bandung, Kamis, 18 Juni 2015.

    Deddy mengatakan, ratusan desa itu berpotensi rawan pangan karena termasuk desa dengan angka kemiskinan tinggi. “Seluruhnya akan fokus mencegah jangan sampai terjadi ‘lost-generation’ di daerah rawan pangan tinggi,” kata dia.

    Menurut Deddy, sumber data yang menjadi pegangan pengkategorian desa rawan pangan itu berasal dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 oleh Badan Pusat Statistik. Dia meminta agar, data itu diperiksa dan dipilihkan prioritasnya untuk menjadi sasaran perdana program kroyokan yang akan dimulai di anggaran Perubahan tahun ini.

    Deddy mengatakan, dalam Anggaran Perubahan tahun ini pemerintah provinsi menyiapkan rencana aksi melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah untuk menggarap program bersama di ratusan desa itu. Salah satu alasan membuat program bersama yang menyasar ratusan desa rawan pangan itu mengikuti saran Badan Pemeriksa Keuangan. “Pemeriksaan BPK ke depan tidak hanya berdasarkan penggunaan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi manfaatnya, impact-nya apa? Ini jadi tolak ukur,” kata dia.

    Kepala Badan Ketahanan Pangan Jawa Barat Dewi Sartika mengungkapkan, gubernur dan wakilnya meminta program kroyokan yang ditujukan menurunkan angka kemiskinan agar memprioriaskan ratusan desa tersebut. “Diprioritaskan yang 813 desa ini saja supaya angka miskin tingginya sudah tidak lagi di atas 18 persen,” kata dia di Bandung, Kamis, 18 Juni 2015.

    Menurut Dewi, ratusan desa itu tersebar di semua kabupaten/kota di Jawa Barat. Paling banyak di Kota Tasikmalaya yakni dari 69 kelurahan ada 32 di antaranya masuk kategori miskin tinggi, yakni 46 persennya, lalu Bandung Barat dari 165 desa ada 42 desa di antaranya (25 persennya) miskin tinggi.

    Dewi mengatakan, 813 desa itu berpotensi rawan pangan karena termasuk dalam kategori miskin tinggi, yakni lebih dari 18 persen penduduk miskin. “Desa yang miskin tinggi itu ada potensi untuk menjadi rawan pangan,” kata dia. Indikatornya mulai konsumsinya di bawah 2.100 kalori per orang per hari, jarak ke layanan kesehatan hingga pasar lebih dari 5 kilometer, termasuk ketersediaan pangan.

    Menurut Dewi, program keroyokan itu dilakukan untuk mendongkrak indikator itu. Dia mencontohkan, jika akses jalan yang menjadi persoalan, Dinas Bina Marga Jawa Barat mengintervensi dengan perbaikan jalan. “Intervensinya beda-beda,” kata dia.

    Dewi mengaku, Badan Ketahanan Pangan menyiapkan program Lmbung Pangan Masyarakat, dengan pemberian dana hibah Rp 50 juta per desa dengan perincian Rp 20 juta membuat gudang, dan Rp 30 juta membeli gabah petani yang bisa dipinjamkan pada masyarakatnya saat paceklik. “Kami ingin ini ada di seluruh desa, tapi prioritas dari 813 desa rawan itu (lumbung pangan) baru ada di 312 desa (diantaranya), karena namanya hibah diberikan sesuai proposal yang masuk,” kata dia.

    Di Jawa Barat seluruhnya terdapat 5.240 desa/kelurahan di Jawa Barat. Dari jumlah itu 813 di antaranya masuk kategori miskin tinggi yang berpotensi rawan pangan.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.