TEMPO.CO, Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor menghentikan proses pembangunan jalan Jalaur Puncak II, yang menghubungkan Sentul-Cipanas Cianjur, karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2015 ini tidak memberikan kucuran dana untuk pembangunan jalan sepanjang 48 kilometer. Pembangunan Jalur Puncak II ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan jalur, terutama Puncak via Cisarua.
"Tahun ini untuk pembangunan jalur Puncak II, Kementerian PU tidak memberikan bantuan dan saya tidak tahu kapan proyek ini akan dilanjutkan. Tapi nanti akan koordinasi dulu dengan Kementerian PU karena yang punya kewenangan PU,” kata Bupati Bogor Nurhayanti saat dihubungi, Kamis 18 Juni 2015 siang.
,
Padahal Pemkab Bogor dan Pemerintah pusat menargetkan proyek pembangunan jalan yang membelah sejumlah bukit tersebut harus sudah rampung pada tahun 2014 lalu. Namun hingga kini prosesnya masih belum beres, bahkan sokongan dana untuk pembangunanya dialokasikan oleh pemerintah pusat. "Memang ada jalur yang harus menggunakan lahan milik Perhutani, akan tetapi kami sudah berkoordinasi untuk pembebasan lahanya," kata dia.
Proses pembangunan Jalur Puncak II dibagi dalam tiga tahapan. Pertama, dibangun sepanjang 28 km dan lebar 30 meter mulai dari Babakanmadang-Sukamakmur-Jonggol. Tahap kedua, Sukamakmur-Cariu (Jalan Transyogi) dengan panjang 15 km dan terakhir yakni membangun jalur Sukamakmur hingga Cipanas sepanjang 10 km, "Akan tetapi karena tidak ada kucuran dana dari Pemerintah Pusat maka tahun ini tidak ada pengerjaan untuk proyek ini, karena tidak ada anggaran," kata dia.
Pemkab Bogor akan kembali mengajukan proposal agar Kemenetrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk kembali melanjutkan proses pembangunan jalan Jalur Puncak II yang memang bukan hanya dapat mengurai kemacetan akan tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor dan Cianjuran " Tahun depan, kami akan meminta Kementrian PUPR agar jalur ini kembali dilanjutkan," kata Nurhayanti.
Selain itu, Kabupaten Bogor juga meminta Kementerian PU untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunanya, "Setiap tahunnnya kucuran dana yang diberikan pemerintah pusat sangat kecil, yakni Rp 40-Rp45 miliar, padahal kebutuhan anggaran mencapai Rp 789 miliar," kata dia.
M SIDIK PERMANA
