Muhammadiyah Minta Saldi Isra Ikut Seleksi Pimpinan KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Enam pemanjat dinding wanita membentangkan spanduk raksasa saat acara Hari Kartini di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2015. Perayaan tersebut bertepatan dengan satu tahun Gerakan Perempuan Anti Korupsi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Enam pemanjat dinding wanita membentangkan spanduk raksasa saat acara Hari Kartini di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2015. Perayaan tersebut bertepatan dengan satu tahun Gerakan Perempuan Anti Korupsi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COPadang - Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat meminta guru besar hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Saldi Isra, mengikuti seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    "Prof Saldi cocok untuk mewakili pimpinan KPK. Dia akan membuat KPK memiliki gereget," kata Sekretaris Umum DPW Muhammadiyah Sumatera Barat Nurman Agus, Rabu, 17 Juni 2015. Menjadi pemimpin KPK, ucap dia, tak bisa ditawar-tawar, harus bebas dari intervensi politik.

    Menurut dia, Saldi memiliki rekam jejak bagus dalam upaya gerakan antikorupsi. Direktur Pusat Studi Konstitusi itu juga pernah mendapatkan penghargaan Bung Hatta Award. "Jam terbangnya sudah panjang. Dia juga memiliki mental baja," ujarnya. 

    Selain Muhammadiyah, pengamat hukum tata negara Universitas Ekasakti, Otong Rosadi, mengusulkan Saldi maju sebagai calon pemimpin KPK. Otong menuturkan KPK sedang membutuhkan sosok orang yang berintegritas, mampu melanjutkan pekerjaan yang tertunda, mampu bekerja secara tim dan memahami hukum, serta siap dengan tantangan saat berada di KPK. "Kriteria itu ada pada Saldi Isra."

    Menurut dia, teman-temannya juga mendorong Saldi atas dasar moral akademis untuk mewakili kampus guna ikut dalam pemberantasan korupsi. Namun usul itu tidak ditanggapi Saldi. Saat Tempo menghubunginya, Saldi enggan berkomentar.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.