Revisi UU KPK, Jokowi Diminta Pecat Yasonna Laoly  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkumham Yasonna Laoly menemui awak media dalam keterangan pers kepengurusan DPP Golkar di Kantor Kemenkumham, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Menkumham Yasonna Laoly menemui awak media dalam keterangan pers kepengurusan DPP Golkar di Kantor Kemenkumham, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COPadang - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mengatakan Presiden Joko Widodo seharusnya memecat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

    "Sebab sering melakukan blunder dalam upaya pemberantasan korupsi," ujarnya setelah berbicara dalam seminar dan diskusi publik "Mencari Sosok Cari Pimpinan KPK Ideal", Rabu 17 Juni 2015.

    Menurut Donal, Laoly melakukan blunder saat mendukung pelantikan Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI, menghilangkan aturan pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi, dan puncaknya, berencana merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Revisi ini bisa dijadikan momen bagi Jokowi untuk mencopot Laoly dari Menteri Hukum dan HAM," ujarnya.

    Menurut Donal, tak ada alasan lagi bagi Presiden Jokowi untuk mempertahankan Laoly.

    Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk Program Legalisasi Nasional Prioritas 2015. Keputusan itu merupakan hasil rapat antara Menteri Hukum Yasonna Laoly dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa lalu.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gerhana Bulan Parsial Umbra Terakhir 2019

    Pada Rabu dini hari, 17 Juli 2019, bakal terjadi gerhana bulan sebagian. Peristiwa itu akan menjadi gerhana umbra jadi yang terakhir di tahun 2019.