Warga Korban Lapindo Diminta Abaikan Tawaran Calo

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lumpur panas yang menyembur dari fasilitas pertambangan PT Lapindo Brantas, menyebabkan  16 desa di 3 kecamatan di Sidoarjo yakni Porong, Jabon dan Tanggulangin terendam lumpur, luasnya semburan lumpur mencapai sekitar 640 hektare. Mengakibatkan ribuan penduduk mengungsi, meninggalkan rumah dan harta benda. Kedungbendo, Sidoarjo, 22 Mei 2007. dok/Arie Basuki

    Lumpur panas yang menyembur dari fasilitas pertambangan PT Lapindo Brantas, menyebabkan 16 desa di 3 kecamatan di Sidoarjo yakni Porong, Jabon dan Tanggulangin terendam lumpur, luasnya semburan lumpur mencapai sekitar 640 hektare. Mengakibatkan ribuan penduduk mengungsi, meninggalkan rumah dan harta benda. Kedungbendo, Sidoarjo, 22 Mei 2007. dok/Arie Basuki

    TEMPO.CO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Saiful Illah tak yakin ada calo yang muncul menjelang pencairan dana talangan dari pemerintah pusat untuk membayar ganti rugi warga korban lumpur Lapindo. Sebelumnya, kabar kemunculan calo membuat resah warga yang menerima pesan pendek tentang pemberian kuasa pembayaran ganti rugi oleh Lapindo. 

    "Tidak ada calo. Kami sendiri yang menangani. Di tim verifikasi ada polisi dan jaksa. Siapa yang berani jadi calo?" kata Saiful saat ditanya wartawan ihwal munculnya calo menjelang pencairan dana tersebut di Sidoarjo, Rabu, 17 Juni 2015.

    Sementara itu, juru bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Dwinanto Hesti Prasetyo, mengatakan calo bisa saja muncul menjelang pencairan dana ganti rugi. Meski demikian, dia yakin dalam pembayaran ganti rugi kelak calo tidak bisa bermain.

    "Wong, sudah jelas siapa yang membayar. Pembayarannya langsung ke rekening warga," katanya, sembari mengimbau warga mengabaikan tawaran calo yang mengklaim bisa membantu mempercepat pencairan dana ganti rugi.

    Hal sama diungkapkan kepolisian setempat. "Semua langsung dibayar pemerintah. Kalau memang ada calo, segera laporkan!" kata Ajun Komisaris Sardi, Kepala Kepolisian Sektor Tanggulangin, saat dihubungi, Rabu, 17 Juni 2015.

    Beberapa hari terakhir ini warga korban lumpur Lapindo didatangi sejumlah oknum yang berjanji bisa mempercepat proses ganti rugi dengan meminta imbalan berupa uang yang diberikan di muka. Selain itu, warga mendapatkan pesan pendek yang intinya meminta warga menghubungi nama dan nomor yang tercantum dalam pesan itu karena orang itu diberi kuasa untuk menerima pembayaran.

    Adapun pemerintah menyatakan akan menalangi pelunasan ganti rugi untuk warga yang sudah tertunggak selama sembilan tahun. Total nilai ganti rugi ini, menurut verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur, sebesar Rp 827,1 miliar. Seperti telah disebut sebelumnya oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, pencairan dana akan dilakukan pada 26 Juni 2015.

    NUR HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.