TEMPO.CO , Jakarta: - Hari ini, Kamis 18 Juni 2015 adalah tenggat yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya. Para pembantu presiden di kabinet kerja itu, telah diminta sejak Senin 15 Juni lalu, membuat laporan pencapaian selama enam bulan ke belakang. Presiden Jokowi juga meminta para menterinya itu, merekapitulasi pencapaian program sejak November 2014 hingga April 2015.
Perintah itu disampaikan dengan terang benderang oleh Presiden Jokowi, saat membuka rapat kabinet paripurna di kantor Kepresidenan, Senin lalu. Jokowi memberi instruksi khusus." Saya minta laporan diberikan dalam dua hari," kata Jokowi.(baca: Jokowi Minta Menterinya Evaluasi Kinerja)
Khusus untuk permintaan laporan enam bulan pertama, bahkan sampai diulangi Jokowi selama dua kali. "Sekali lagi, laporan pencapaian prorgam atau yang telah dilakukan selama enam bulan, mulai November sampai April," kata Jokowi menandaskan. Presiden menambahkan instruksi satu lagi: laporan disusun secara terperinci, dan disampaikan secara singkat dan padat.
Dilampiri pula, rancangan program kerja selama enam bulan ke depan, terhitung mulai dari Mei 2015 sampai Oktober 2015. "Harus secara rinci, tetapi tidak lebih dari 2 halaman."kata Jokowi. Sejak dua hari yang lalu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto telah mengirimi para menteri surat mengingatkan batas akhir penyerahan laporan.(baca: Jokowi Minta Menterinya Lebih Bernyali )
Permintaan presiden agar para menteri menyusun laporan enam bulanan tersebut tak pelak mengundang pertanyaan. Terutama, apakah evaluasi laporan kinerja menteri nantinya berujung pada perombakan kabinet. Soalnya, jika dihitung sejak November 2014, kabinet Jokowi sudah bekerja selama hampir delapan bulan.
Salah seorang pejabat Istana menyebutkan, Presiden Jokowi sedang membuat evaluasi terhadap kabinetnya. Ada beberapa menteri mendapat catatan karena kinerjanya yang buruk. Ada juga yang dipuji. Meski membuat catatan, Jokowi baru dalam tahap menimbang, belum sampai pada keputusan siapa menteri yang bakal dicopot. (baca: Langgar Tenggat Waktu, Jokowi Ancam Copot Menteri )
Presiden Jokowi, kata pejabat Istana ini, memastikan pergantian menteri tidak didasarkan pada pertimbangan politik. Tapi pada hasil evaluasi berdasarkan kinerja. Soal jatah partai politik dan tekanan politik yang mendesak mengganti menteri A dan B, tetaplah dihitung. Namun kalkulasi politik, diperhitungkan setelah evaluasi berbasis kinerja. " Dalam urusan ini, Presiden tak mau dicampuri siapapun," kata petinggi ini. (baca: Rapat Kabinet, Jokowi Tegur Lima Kementerian )
Catatan utama Presiden Jokowi, kata petinggi itu, tergantung pada bagaimana laporan tiap menteri yang dikumpul hari ini. Juga apakah laporan itu sesuai dengan realitas yang ditemukan Presiden di lapangan. Jika menyangkut soal tehnis lapangan, Presiden Jokowi, kata petinggi itu, tak segan-segan mengecek di lapangan. Seperti yang terjadi ketika Presiden Jokowi mengamuk di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu 17 Juni 2015 kemarin.(baca: Jokowi Ngamuk Soal Bongkar-Muat di Priok, Siapa Dicopot?
Kepada Tempo yang mewawancarainya secara khusus, Januari dan April lalu, Jokowi memastikan akan merombak kabinetnya dengan segera, setelah penilaian berbasis kinerja selesai. Menurut dia, perombakan akan terjadi, setelah proses evaluasi atas kemajuan program kementerian dijalan. " Tunggulah nanti," kata Jokowi.(baca: Yuddy: Presiden Sudah Punya Bahan Evaluasi Menteri)
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan para menteri tak usah was-was mengerjakan tugas laporan untuk Presiden Jokowi. Menurut Pratikno, laporan kinerja adalah tugas monitoring yang normal dilakukan. "Tak usah was-was, masing-masing menteri mengikuti apa yang ada di kementerian masing-masing," kata Pratikno di Istana Negara, Rabu, 17 Juni 2015.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi enggan menanggapi lebih jauh soal permintaan laporan oleh Presiden. Meski menyadari kalau kabinet sedang serius dievaluasi, dia tidak berspekulasi tentang kemungkinan perombakan kabinet sebagai ending-nya. Yang jelas, menurutnya, laporan kinerja ke Presiden, sudah wajib dilakukan. Soal itu jadi pertimbangan penilaian, Yuddy mengaku tak tahu. "Itu hak dan kewenangan presiden, saya nggak tahu apakah hingga sejauh itu," kata Yuddy.
AGUSTINA W | REZA ADITYA | TIKA P
