Hakim Diminta Tolak Pleidoi Sekretaris Daerah Toraja Utara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dok. TEMPO

    Dok. TEMPO

    TEMPO.CO, Makassar - Kejaksaan Negeri Cabang Toraja Utara, Sulawesi Selatan memiinta hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar menolak pleidoi Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara, E.K. Lewaran Rantela'bi. Jaksa Christian Erry Wibowo menilai materi pembelaan terdakwa dugaan kasus korupsi pembebasan lahan Rumah Sakit Umum Daerah Toraja Utara itu tidak memiliki dasar hukum.

    “Pembelaan terdakwa mengada-ada,” kata Christian di pengadilan, Rabu, 17 Juni 2015.

    Menurut dia, terdakwa melalui penasihat hukumnya membuat materi pembelaan yang tidak sesuai fakta seperti yang terungkap di persidangan. Christian mengatakan, sejumlah penerima ganti rugi telah bersaksi dan menyatakan tidak menerima utuh dana ganti rugi pembebasan lahan itu.

    Sebelumnya, terdakwa dituntut 2,5 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga diminta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 101 juta subsider 1 bulan bui.

    Dalam pembebasan lahan itu, Lewaran bertindak sebagai pengguna anggaran sekaligus ketua panitia pengadaan tanah. Lahan yang dibebaskan itu seluas 66.222 meter persegi.

    Besaran uang ganti rugi berdasarkan kontrak kerja adalah Rp 54 ribu per meter persegi. Tapi, yang dibayarkan kepada para pemilik lahan hanya sekitar Rp 50 ribu.

    Lewaran diduga telah mengatur proses pembayaran sedemikian rupa sehingga tidak sepenuhnya uang itu diberikan kepada pemilik lahan. Sebelum pembayaran, tersangka beberapa kali mengumpulkan pemilik lahan.

    Pengacara Lewaran, Semuel B. Paembonan, justru menilai jaksa yang keliru dalam menuntut kliennya. "Jaksa terkesan memaksakan tuntutan,” kata dia.

    Menurut dia, dalam fakta persidangan tak ada satu pun saksi yang memperjelas keterlibatan kliennya. Dia menilai tidak ada pemotongan atau kerugian negara dalam pembebasan lahan tersebut.

    "Klien kami sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi," ujar dia.

    AKBAR HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.