TEMPO.CO, Bandung - Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung Enjang Mulyana mengatakan telah memberikan rekomendasi pada Polisi Resor Kota Besar Bandung untuk merazia taksi Uber. Menurut dia, pelat hitam yang digunakan taksi itu jelas menyalahi aturan dan perlu ditindak.
"Kalau kami kan bingung mau razia, karena tidak dapat mengetahui kendaraan milik Uber Taxi dengan mudah," kata Enjang, saat dihubungi Tempo, Selasa, 16 Juni 2015. Dia menjelaskan, sejauh ini Pemerintah Kota Bandung masih menunggu niat pemilik taksi Uber untuk menemui wali kota.
Namun, ia sempat bingung untuk menindak taksi ini. "Karena nyatanya warga Bandung menyukai taksi ini. Kami mengakui pelayanan yang mereka berikan profesional," kata Enjang.
Hal tersebut menjadi dasar Pemerintah Kota Bandung saat ini untuk menegur sembilan perusahaan taksi di Kota Bandung. Jika perusahaan taksi lain merasa tersaingi, sebaiknya segera mencontoh pelayanan yang diberikan taksi Uber. Enjang juga meminta perusahaan taksi di Bandung meniru sistem pemesanan taksi Uber.
Sebelumnya para pemilik taksi Uber ingin bertemu dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk membicarakan masalah kelanjutan bisnis. Masyarakat Bandung merespons baik kehadiran taksi ini.
"Pada prinsipnya, selama taksi ini sesuai aturan, pasti akan saya dukung. Silakan temui saya, dan presentasi di depan saya," kata Ridwan Kamil yang biasa disapa Emil.
Menurut hasil penelusuran Emil, taksi Uber memiliki aturan yang berbeda di setiap negara. Perusahaan ini menyesuaikan pelayanannya dengan kondisi sosial lokasi operasional taksi. "Peraturan Uber Taxi di Prancis, Amerika, dan Cina berbeda-beda. Jadi kayaknya dia harus beradaptasi dulu di tempat baru seperti Bandung," kata Emil.
Dia menjelaskan, di Jakarta, taksi Uber belum sempat beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi yang mereka lakukan terhenti setelah perusahaan ini digugat karena dugaan tak berizin.
PERSIANA GALIH
