Mensos: Biaya Persalinan Warga Miskin Ditanggung Pemerintah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa (tengah), mengenakan baju pada seorang bocah Suku Anak Dalam saat kunjungan dan pemberian bantuan di desa Olak Besar, Batanghari, Jambi, 13 Maret 2015. Mensos bertekad berikan Desa Adat sebagai bentuk solusi pasca meninggalnya 11 warga suku tersebut. ANTARA/Fanny Octavianus

    Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa (tengah), mengenakan baju pada seorang bocah Suku Anak Dalam saat kunjungan dan pemberian bantuan di desa Olak Besar, Batanghari, Jambi, 13 Maret 2015. Mensos bertekad berikan Desa Adat sebagai bentuk solusi pasca meninggalnya 11 warga suku tersebut. ANTARA/Fanny Octavianus

    TEMPO.CO, Banyuwangi - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan saat ini biaya persalinan bagi warga miskin telah dijamin oleh pemerintah. Menteri berharap kasus pembunuhan Angeline, yang berawal dari ketidaksanggupan orang tuanya membayar persalinan, tidak terulang lagi. “Jadi saya mohon seharusnya tidak ada lagi kesulitan membayar persalinan,” kata Khofifah seusai mengunjungi keluarga Angeline di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa sore, 16 Juni 2015.

    Menurut Khofifah, penggratisan biaya persalinan tercakup dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Apabila ada keluarga miskin yang belum memiliki KIS dan tidak mampu membayar persalinan, mereka bisa mendatangi Dinas Sosial setempat.

    Dia menjelaskan, berbekal surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan iuran awal Rp 19.250, KIS bisa langsung diterbitkan di kantor BPJS. “Bulan berikutnya, iuran akan ditanggung oleh negara.” Khofifah berjanji akan memaksimalkan sosialisasi terkait biaya persalinan gratis bagi pemegang KIS itu.

    Khofifah mendatangi keluarga Angeline di Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Selasa pukul 16.12 WIB. Khofifah rencananya akan mengikuti doa bersama dan pemakaman jenazah Angeline yang dijadwalkan malam ini.

    IKA NINGTYAS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.