Pegiat Anti Korupsi Didorong Daftar Pimpinan KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Widjojanto (kanan) bersama korban kriminalisasi kasus surat pembaca Kho Seng Seng, Korban salah tangkap Ando Supriyanto (kiri), berbicara dalam diskusi gelar perkara pemidanaan yang dipaksakan dalam kasus kriminalisasi, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 15 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Bambang Widjojanto (kanan) bersama korban kriminalisasi kasus surat pembaca Kho Seng Seng, Korban salah tangkap Ando Supriyanto (kiri), berbicara dalam diskusi gelar perkara pemidanaan yang dipaksakan dalam kasus kriminalisasi, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 15 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Makassar - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendorong empat aktivis anti korupsi di Sulawesi Selatan untuk mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka adalah Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi Selatan, Abdul Muttalib ; Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Adnan Buyung Azis ; Aktivis Perempuan, Husaimah Husain : dan akademisi Marwan Mas.

    Hal tersebut berkembang dari seminar Mencari Sosok Ideal Pimpinan KPK di Makassar. "Harus ada orang Sulsel lagi yang tampil menggantikan Abraham Samad," kata Budayawan Ishak Ngeljaratan, Selasa 16 Juni 2015.

    Ishak mengatakan karakter orang Sulawesi Selatan juga bisa diandalkan dalam pemberantasan korupsi secara nasional. Menurut dia, ada budaya yang tidak bisa dilepaskan orang Sulsel yakni malu berbuat jahat dan malu juga tak berbuat kebaikan.

    Pimpinan KPK non-aktif, Bambang Widjayanto, dan anggota panitia seleksi pimpinan KPK Diani Sadiawati juga mendukung dan berharap ada orang Sulsel yang bisa menjadi pimpinan KPK.

    Bambang berpendapat seorang pimpinan KPK harus memiliki karakteristik individual yang kuat seperti kepribadian, pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi. Beberapa kompetensi minimal yang harus dimiliki yakni Integritas; Visioner dan transformatif; kolegial dan networker; problem solving dan decision making skils; manajerial dan komitmen organisasi; persistensi dan self control; serta keteladanan dan komunikasi. "Saya yakin orang-orang seperti ini ada di daerah-daerah," ujar Bambang.

    Menurut Bambang, pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Modus untuk menyelewengkan uang negara juga semakin berkembang. Karena itu, kata dia, panitia seleksi harus betul-betul bisa menjaring orang-orang yang memiliki keberanian untuk membongkar korupsi.

    Diani menuturkan proses seleksi saat ini terus berlangsung. Hingga kini sudah ada 90 orang yang mendaftar dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Pendaftaran itu akan berakhir 24 Juni mendatang "Kami menjamin akan bersikap profesional. Melalui roadshow ini kami berharap ada masukan-masukan untuk panitia seleksi," kata Diani.

    Diani mengatakan telah bekerjasama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi untuk mensosialisasikan pendaftaran calon pimpinan KPK. Setelah dari Makassar, pihaknya akan kembali menyasar sembilan kota lainnya yakni, Padang, Medan, Jogjakarta, Bandung, Balikpapan, Malang, Pontianak, Surabaya, dan Depok.

    AKBAR HADI



     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Bebas Visa bagi Indonesia di Brasil dan Empat Negara

    Sejumlah negara baru saja mengeluarkan kebijakan bebas visa bagi para pemegang paspor Indonesia, bukti bahwa paspor Indonesia semakin kuat di dunia.