Fraksi Tolak Dana Aspirasi, Pimpinan DPR Kecewa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) sebelum dimulainya rapat konsultasi bersama pimpinan DPR di Gedung Nusantara 4, Gedung DPR/MPR, Jakarta, 6 April 2015. Salah satu agenda rapat konsultasi itu adalah membahas pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon kepala Polri. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) sebelum dimulainya rapat konsultasi bersama pimpinan DPR di Gedung Nusantara 4, Gedung DPR/MPR, Jakarta, 6 April 2015. Salah satu agenda rapat konsultasi itu adalah membahas pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon kepala Polri. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan kecewa dengan sikap sejumlah fraksi yang mulai menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. Menurut dia, sikap itu hanya dijadikan sebagai ajang pencitraan di depan publik.

    "Program ini sudah disetujui dalam rapat paripurna 17 Februari lalu. Rapat fraksi tidak ada yang menolak. Kenapa sekarang jadi makan tulang kawan?" kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 16 Juni 2015.

    Taufik menjelaskan seusai paripurna persetujuan program pada 20 Mei, ia ditunjuk sebagai Ketua Tim Mekanisme Penyampaian Hak UP2DP. Tim itu terdiri dari 31 orang, termasuk Taufik, yang terdiri dari anggota Dewan dari 10 fraksi. Tim ini bertugas mensosialisasikan program ke pemerintah dan anggota Dewan lain.

    "Kami sudah diundang Bappenas membicarakan ini. Makanya ada angka dua puluh miliar ini sebagai batasan," kata Taufik. "Kami juga berniat mengundang KPK untuk masukan."

    Taufik menegaskan program dana aspirasi merupakan fasilitas dan hak anggota Dewan yang diamanatkan Undang-Undang MD3. "Ini kebutuhan di daerah pemilihan, bukan demi kepentingan kami," ujarnya.

    Tim, kata Taufik, akan tetap memperjuangkan UP2DP karena merupakan perintah paripurna. "Kelanjutannya seperti apa, lihat nanti."

    INDRI MAULIDAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kasus Kartel Harga Tiket Pesawat Siap Disidangkan

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha menduga mahalnya harga tiket pesawat disebabkan pasar oligopolistik. Citilink dan Lion Air diduga terlibat.