Jokowi Minta Menterinya Evaluasi Kinerja  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo, disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014, dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar di Istana Bogor, 5 Juni 2015. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo, disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014, dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar di Istana Bogor, 5 Juni 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo meminta semua menterinya menyiapkan bahan evaluasi kinerja dalam enam bulan terakhir. Dia menginstruksikan menterinya untuk membuat rekapitulasi pencapaian program mulai November 2014 hingga April 2015.

    "Saya minta semua kementerian dan lembaga menyampaikan laporan program enam bulan, mulai November 2014 sampai April 2014. Saya mau dua hari ini dapat diselesaikan," katanya saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin, 15 Juni 2015. 

    Selain itu, Jokowi menginstruksikan kementerian atau lembaga untuk membuat rancangan program kerja selama enam bulan ke depan. Terhitung mulai Mei 2015 sampai Oktober 2015. "Harus secara rinci, tetapi tidak lebih dari dua halaman."

    Jokowi juga meminta semua kementerian atau lembaga negara, khususnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara, mencari strategi dalam rangka mengurangi impor. "Kementerian dan lembaga agar menginventarisasi daftar kebutuhan barang," ujarnya. "Kalau barang-barang itu harus diimpor, tolong dilihat lagi substitusi barangnya, ada-ndak yang bisa diproduksi di dalam negeri."

    Dia juga meminta Kementerian Perindustrian mencari barang substitusi impor. "Contohnya banyak. Misalnya, pipa masih impor. Padahal di Batam kita memiliki pipa yang sangat bagus kualitasnya. Tapi hanya 40 persen yang dipakai, karena BUMN lebih memilih impor. Ini harus distop, agar produksi dalam negeri semua bisa bergerak."

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.