Pansel KPK: Polri Tak Hanya Ajukan Tiga Perwira

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Tafiequrachman Ruki, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) Destry Damayanti, Juru bicara Pansel Capim KPK Betty Alisjahbana dan Plt Wakil Pimpinan KPK, Johan Budi mengangkat tangan usai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, 9 Juni 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua KPK Tafiequrachman Ruki, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) Destry Damayanti, Juru bicara Pansel Capim KPK Betty Alisjahbana dan Plt Wakil Pimpinan KPK, Johan Budi mengangkat tangan usai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, 9 Juni 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Antikorupsi Betty Alisjahbana membenarkan ada tiga nama perwira Polri yang mendaftar sebagai calon pimpinan komisi antirasuah. Tiga nama itu adalah Inspektur Jenderal Yotje Mende, Inspektur Jenderal Syahrul Mamma, dan Inspektur Jenderal Purnawirawan Benny Mamoto.

    "Ya memang benar, sebagian nama itu sudah masuk," kata Betty kepada Tempo, Senin, 15 Juni 2015. Betty mengatakan rupanya Polri tak hanya mengirimkan tiga nama itu saja.

    Menurut dia, ada beberapa nama lain yang diserahkan Polri kepada Pansel. Susunannya, kata dia, juga beragam, mulai dari Polri aktif sampai yang sudah pensiun."Tapi untuk siapa-siapa namanya, saya tidak bisa memberitahukan," ujarnya. "Nanti saja setelah proses selanjutnya pada 27 Juni 2015."

    Betty mengatakan dari dua institusi penegak hukum yang ingin mendaftar sebagai calon pimpinan KPK, Tentara Nasional Indonesia belum mengirimkan kandidatnya."Sampai saat ini belum ada," ujarnya. Sejauh ini, kata dia, baru 72 orang yang mendaftar. Semuanya terdiri dari multiunsur, mulai dari akademikus, serta pegiat antikorupsi dan institusi penegak hukum seperti Polri.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.