Pemerintah Apresiasi Pembentukan Tim Pengawas BIN  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memberikan keterangan di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 15 Januari 2015. Andi mengatakan Presiden Joko Widodo berencana mengumumkan opsi yang akan diambil atas Budi Gunawan pada malam ini. Tempo/Aditia Noviansyah

    Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memberikan keterangan di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 15 Januari 2015. Andi mengatakan Presiden Joko Widodo berencana mengumumkan opsi yang akan diambil atas Budi Gunawan pada malam ini. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan pemerintah menyambut baik usulan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat yang ingin membentuk Tim Pengawasan Intelijen untuk Badan Intelijen Negara.

    Menurut dia, dalam amanat Undang-Undang Intelijen, fungsi DPR memang sebagai lembaga pengawasan. "Selama ini, itu dijadikan fungsi oleh Komisi I (Pertahanan). Ada subkomite tentang intelijen," ucap Andi di Istana Negara, Senin, 15 Juni 2015. 

    Andi menuturkan pemerintah masih menunggu penjelasan lebih detial dari DPR soal mekanisme pengawasan yang akan dilakukan. Selanjutnya pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara mengenai mekanisme pengawasan itu. "Tapi, pada dasarnya, kami menyambut baik jika ada upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja BIN," ujarnya.

    Komisi Pertahanan DPR akan membentuk Tim Pengawas Intelijen untuk BIN. Tim ini dibentuk untuk menyelidiki bila ada penyimpangan oleh badan itu. Tim ini terdiri atas 14 anggota DPR yang diwakili dari tiap fraksi dan pimpinan komisi. Payung hukumnya adalah Pasal 43 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan Peraturan DPR.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.