Suramadu Gratis, Puluhan Karyawan ASDP Kamal Terancam PHK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal feri melintas di selat madura, Surabaya, 27 Mei 2015. Setelah beroperasinya jembatan Suramadu jumlah pengguna jasa kapal tersebut menurun drastis. ANTARA/Didik Suhartono

    Kapal feri melintas di selat madura, Surabaya, 27 Mei 2015. Setelah beroperasinya jembatan Suramadu jumlah pengguna jasa kapal tersebut menurun drastis. ANTARA/Didik Suhartono

    TEMPO.CO , Bangkalan:Sebanyak 40 karyawan PT ASDP Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, terancam pemutusan hubungan kerja (PHK), akibat kebijakan pemerintah menggratiskan tol jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) untuk kendaraan roda dua.

    Supervisor PT ASDP Kamal, Khairil Anwar mengatakan pengurangan karyawan tidak dapat dihindarkan karena penggratisan tol Suramadu akan berdampak pada penurunan jumlah penumpang khususnya roda dua. "Sementara 80 persen pendapatan terbesar kami selama ini dari kendaraan roda dua," kata Khairil, saat dihubungi Ahad, 14 Juni 2015.

    Jika penumpang sepi, Khairil melanjutkan, pihaknya dipastikan akan mengurangi jumlah armada kapal penyeberangan Ujung-Kamal. Pengurangan armada tersebut untuk menekan tingginya biaya operasional kapal yang per harinya mencapai Rp 1,2 juta untuk tiap kapal.

    Saat ini, kata Khairil, ada lima armada yang melayani penyeberangan Ujung-Kamal. Kalau Suramadu gratis, minimal ada dua armada yang akan dipindah ke pelabuhan lain. "Kalau dua kapal dipindah, 40 karyawan terancam PHK, karena tiap-tiap ABK-nya sekitar 20 sampai 21 orang," ujar Khairil.

    Khairil mengatakan dua hari paska penggratisan Suramadu, dampak belum terasa. Jumlah penyeberang roda dua masih stabil berkisar antara 700 hingga 1000 kendaraan setiap harinya. "Penggratisan itu mendadak, jadi belum banyak warga yang tahu, saya saja tahu Suramadu gratis dari televisi," ungkap Khairil.

    Khairil meminta, pemerintah bersikap tegas atas keberadaan pelabuhan penyeberangan Ujung-Kamal. "Kalau dibiarkan menggantung, kami tidak akan kuat membayar sewan lahan ke PT Pelindo sebesar Rp 2,3 miliar per tahun".

    Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Bangkalan, Mondir Rofi'I. Kata dia, pemerintah pusat tidak boleh abai terhadap keberadaan pelabuhan Kamal. "Masih banyak orang yang mencari nafkah disana," kata Mondir.

    Mondir melihat beberapa potensi pengembangan usaha yang bisa dimanfaatkan PT ASDP Kamal untuk meningkatkan pendapatan akibat kian sepinya penumpang akibat penggratisan jembatan suramadu bagi roda dua. "Pelabuhan Kamal bisa jadi pusat wisata kelautan dan wisata kuliner," pungkas Mondir.

    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.