Anggaran Pengawasan Pilkada di 154 Daerah Belum Beres  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Rahmad

    ANTARA/Rahmad

    TEMPO.CO, Semarang - Meski sudah dimulai, tahapan pemilihan kepala daerah 2015 masih menyisakan masalah terkait belum beresnya anggaran pengawasan. Dari 260 kabupaten/kota se-Indonesia yang menggelar pilkada serentak tahun ini, masih ada 154 panitia pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota yang belum melakukan penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) dana pengawas.

    ”Yang tercatat menandatangani NPHD baru 106 pengawas kabupaten/kota,” kata Anggota Bawaslu RI Endang Wihdatiningsih di Semarang, Sabtu, 13 Juni 2015.

    Karena belum menandatangani nota NPHD, panwaslu kabupaten/kota tersebut belum memiliki anggaran untuk bekerja mengawasi pemilu. Padahal, saat ini tahapan pemilu sudah dimulai, seperti mulai dibukanya pendaftaran calon kepala daerah dari jalur perseorangan/independen.

    Endang menyatakan Bawaslu RI sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI. Bawaslu berharap pemerintahan kabupaten/kota bersama panwaslu masing-masing segera bersepakat untuk menandatangani NPHD agar anggaran pengawasan segera bisa cair. ”Agar tidak penghambat pengawasan pilkada,” kata Endang.

    Di antara daerah yang belum menandatangani NPHD itu ada di Jawa Tengah. Dari 21 kabupaten/kota yang menggelar pilkada tahun ini, ada delapan panwaslu kabupaten/kota yang belum menandatangani nota perjanjian hibah daerah (NPHD) dana pengawasan pilkada 2015.

    Ketua Bawaslu Jawa Tengah Abhan Misbah mengatakan delapan daerah tersebut adalah Kota Semarang, Solo, Kota Magelang, Kabupaten Rembang, Purbalingga, Purworejo, Wonogiri dan Grobogan. Bawaslu Jawa Tengah mendesak agar delapan bupati/wali kota segera melakukan penandatangan NPHD dengan panitia pengawas kebupaten/kota masing-masing. ”Supaya dana pengawasan bisa cair,” katanya.

    Abhan menjelaskan untuk Kabupaten Rembang dan Purbalingga masih belum ada kesepakatan ihwal anggaran dana pengawasan. Ada perbedaan persepsi antara panwaslu dengan pihak Pemkab Rembang dan Purbalingga tentang anggaran dana untuk panitia pengawas lapangan. Bawaslu Jawa Tengah sudah meminta bantuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyelesaikan masalah tersebut.

    ROFIUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka yang Dianggap Layak Jadi Menteri, Tsamara Amany Disebut

    Nama-nama yang dianggap layak menjabat menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf kuat beredar di internal partai pendukung pasangan itu. Tsamara Amany disebut.