Polri Diminta Telusuri Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti berfoto untuk Tempo di ruang kerjanya, Mabes Polri, Jakarta, 23 April 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti berfoto untuk Tempo di ruang kerjanya, Mabes Polri, Jakarta, 23 April 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.COJakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti telah bertemu dengan tim panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan lalu. Badrodin mengaku tim pansel meminta kepolisian membantu menelusuri rekam jejak calon pimpinan lembaga antirasuah.

    "Kami diminta untuk bisa meneliti track record masing-masing calon yang nanti dinominasi," kata Badrodin di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jumat, 12 Juni 2015.

    Selain itu, kata dia, tim panitia seleksi yang diketuai Destry Damayanti tersebut mengharapkan masukan dari Polri perihal kriteria yang layak menjadi calon pimpinan KPK.

    "Tentu bisa ada kerja sama," ujar Badrodin.

    Akhir-akhir ini, kisruh antara KPK dan Polri menyeruak. Konflik tersebut bermula ketika KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, kini Wakil Kepala Polri, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

    Sepekan kemudian, Polri langsung menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang disangka mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Tak hanya Bambang, Ketua KPK Abraham Samad dan penyidik lembaga antirasuah itu, Novel Baswedan, tak luput dari incaran korps Tri Brata.

    Hingga pagi tadi, sudah ada 61 orang yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Jumlah tersebut terdiri atas 58 orang pria dan tiga orang perempuan. Pendaftaran ditutup pekan terakhir Juni ini.

    LINDA TRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.