Komnas Anak Temukan Prosedur Adopsi Angeline Ilegal  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Angeline (8), anak hilang di Bali. facebook.com

    Angeline (8), anak hilang di Bali. facebook.com

    TEMPO.CO , Jakarta:  Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan prosedur adopsi yang dilakukan orang tua angkat Angeline, 8 tahun, ilegal. Ibu angkat Angeline, Margareth Magawe, tak bisa menunjukkan akta lahir dan surat pengadilan sebagai bukti resmi penetapan adopsi anak.

    "Dia cuma bisa menunjukkan akta notaris kepada kami. Tak ada akta lahir, rekomendasi dari Dinas Sosial, dan penetapan pengadilan. Itu ilegal," kata Arist saat dihubungi Tempo, 11 Juni 1992.

    Sejak pertama kali dinyatakan hilang, Komnas Perlindungan Anak langsung menggelar investigasi kasus Angeline. Investigasi dilakukan selama sepekan sejak 16-23 Mei 2015. Arist mendatangi rumah orang tua angkat Angeline di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali, pada 24 Mei 2015.

    Arist bertemu dengan Margareth yang ditemani dua anak kandungnya, Yvon, dan Christina. Saat itu, Arist sempat diperlihatkan akta notaris pengangkatan Angeline dari pasangan Hamidah dan Rosyidi.

    Akta notaris tersebut berisi perjanjian antara Margareth dan suaminya ekspatriat asal Texas, Amerika Serikat, dengan Hamidah dan Rosyidi, orang tua Angeline. Angeline diasuh Margareth dan suaminya sejak usia 3 hari hingga 18 tahun. Pemberian nama juga menjadi wewenang Margareth. Sebelum hak asuh berakhir, menurut Arist, orang tua kandung Angeline tidak diperkenankan menjenguk anaknya.

    "Semua perjanjian tertera di akta notaris itu. Tapi persyaratan itu melangga. Kalau dicek pengadilan pasti tidak akan disahkan," kata Arist.

    Ia menyebutkan, calon orang tua asuh wajib mengajukan permohonan ke pengadilan, dan lembaga proses adopsi. Kemudian, petugas Dinas Sosial akan mengecek kondisi keluarga orang tua asuh, lalu memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu akan dijadikan pertimbangan pengadilan untuk menerima atau menolak permohonan adopsi. Pengadilan lalu mengeluarkan akta kelahiran pengganti dan status penetapan adopsi.

    Arist mengatakan Margareth tak hanya melanggar prosedur tetapi menghilangkan hak identitas Angeline. Musababnya, penetapan identitas Angeline dilakukan di luar hukum, disertai larangan komunikasi dengan keluarga kandung.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.