Korupsi Genset, Anak Buah Menteri Susi Bakal Diperiksa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Spanduk bergambar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan latar kapal yang ditenggelamkan, dipajang di depan pintu masuk Gedung Kementerian Kelauatan dan Perikanan, Jakarta, 10 Desember 2014. TEMPO/Frannoto

    Spanduk bergambar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan latar kapal yang ditenggelamkan, dipajang di depan pintu masuk Gedung Kementerian Kelauatan dan Perikanan, Jakarta, 10 Desember 2014. TEMPO/Frannoto

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan korupsi di lembaga itu.

    "Kami masih akan periksa direksi para pemenang tender," kata juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal, Kamis, 11 Juni 2015. Para pemenang tender ini diketahui sudah beberapa kali memenangkan tender di Kementerian Kelautan.

    Sejauh ini polisi sudah memeriksa sekitar 20 saksi. Polisi juga akan memeriksa para pejabat di bawah Menteri Susi Pudjiastuti yang terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan genset tersebut. "Saksi akan terus kami periksa. Sampai saat ini sudah 20 orang," kata Iqbal.

    Kasus dugaan korupsi ini terkait dengan pengadaan 540 unit mesin genset di Direktorat Prasarana dan Sarana Ditjen Perikanan dan Budidaya KKP. Kepolisian menduga ada pelanggaran dalam prosedur dan penggelembungan dana pengadaan tersebut.

    Mesin genset tersebut direncanakan diberikan kepada para kelompok tani di lima provinsi, yaitu Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Daerah-daerah tersebut memiliki petani budidaya udang yang tidak 24 jam mendapat listrik, sehingga diberikan bantuan berupa genset.

    Pengadaan genset ini menggunakan APBN tahun 2013 sebesar Rp 31,5 miliar. Pada pengadaan itu disinyalir ada penggelembungan karena genset tak dapat beroperasi dengan baik, sulit dioperasikan petani, dan suku cadangnya sulit ditemukan. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

    NINIS CHAIRUNNISA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kasus Kartel Harga Tiket Pesawat Siap Disidangkan

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha menduga mahalnya harga tiket pesawat disebabkan pasar oligopolistik. Citilink dan Lion Air diduga terlibat.