Kasus Gardu, Dahlan Batal Hadiri Pemeriksaan di Kejati

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan, seusai memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 4 Juni 2015. Dahlan diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan gardu induk Jawa Bali dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2011-2013. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan, seusai memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 4 Juni 2015. Dahlan diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan gardu induk Jawa Bali dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2011-2013. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, JakartaMantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan batal muncul di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ia pagi ini semestinya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan 21 gardu induk.

    Kepala Seksi Penerangan Umum dan Humas Kejati DKI Jakarta, Waluyo, mengatakan Dahlan absen dengan alasan belum menunjuk kuasa hukum. "Ia memberitahu lewat surat yang dikirim oleh stafnya dari Jawa Pos sekitar pukul setengah sepuluh," kata Waluyo kepada wartawan di komplek Kejati DKI Jakarta, Kamis, 11 Juni 2015.

    Waluyo menuturkan, dalam surat tersebut Dahlan meminta maaf atas ketidakhadirannya hari ini karena masalah teknis penunjukan kuasa hukum. Menurut Dahlan, Kejati perlu memundurkan waktu pemeriksaan karena keberadaan pengacara juga disyaratkan dalam acara pemeriksaan hari ini. "Pak Dahlan meminta pemanggilan ulang pada Rabu pekan depan," kata Waluyo.

    Dalam sebuah tulisan yang dipublikasikan hari ini di situs pribadinya, gardudahlan.com, mantan Direktur Utama PLN ini sebenarnya tak ingin menunjuk pengacara. Namun, atas saran keluarga dan sejawatnya, Dahlan menunjuk seorang pengacara, yakni Yusril Ihza Mahendra.

    Kejaksaan Tinggi menetapkan Dahlan sebagai tersangka korupsi gardu listrik tahun 2011-2013. Ia dituduh menyalahgunakan wewenang dalam pencairan dana kepada rekanan proyek.

    Ia meneken surat pertanggungjawaban mutlak atas klaim tanah untuk pembangunan gardu. Padahal tanah tersebut masih bermasalah. Ia juga meminta dispensasi pencairan dana progres fisik ke material on site.

    AYU PRIMA SANDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Memberangkatkan 529 Kloter pada Musim Haji 2019

    Pada musim haji 2019, Indonesia memberangkatkan 529 kelompok terbang, populer disebut kloter, yang akan dibagi dalam dua gelombang.