Alasan Rekam Jejak Sutiyoso, Istana Bantah Jokowi Bagi Jabatan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Letjen (Purn) Sutiyoso. TEMPO/Dasril Roszandi

    Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Letjen (Purn) Sutiyoso. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan alas‎an Presiden Joko Widodo mengajukan bekas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), karena pengalamannya.

    Sutiyoso dinilai mempunyai pengalaman intelijen yang mumpuni, sehingga layak menggantikan Kepala BIN saat ini, yang masih dipegang oleh Marciano Norman.

    Menurut Pratikno, Sutoyoso juga sempat mengenyam pendidikan intelijen, baik strategis, maupun pertempuran. "Rekam jejak beliau di bidang intelejen cukup banyak," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2015.

    Sutiyoso, kata Pratikno, pernah menjabat Komandan Peleton Kombat Intel di Kalimantan Barat serta Intel Tempur Operasi Flamboyan dan Seroja di Timor Timur.

    Jabatan lain yang pernah diemban Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tersebut, antara lain Kepala Seksi Intel Group II Kopassus, Panglima Daerah Militer, Komandan Resor Militer, serta Gubernur DKI Jakarta dua periode.

    Jabatan di bidang pemerintahan, kata Pratikno, juga semakin memperkaya pengalaman Sutiyoso.

    Surat Presiden Jokowi ihwal pengajuan Sutiyoso sebagai Kepala BIN yang baru sudah diserahkan kepada DPR, Selasa sore, 9 Juni 2015.

    Pratikno membantah penunjukan Sutiyoso sebagai bagi-bagi jatah. Sebab dalam pemilihan presiden, Sutyoso menjadi salah satu pendukung Jokowi.

    Menurut Pratikno, Jokowi memilih Sutiyoso dengan mengutamakan integritas dan kompetensi. Apalagi sebelum menunjuk Sutiyoso, Pratikno mengklaim ada calon lain. Namun dia enggan menyebutkannya.

    Ditanya mengenai apakah Sutiyoso akan mundur dari jabatannya sebagai petinggi partai politik, Pratikno hanya menjawab singkat. "Nanti kita lihat," kata dia.

    Jawaban yang sama juga dilontarkannya saat disinggung tentang keterlibatan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menentukan Kepala BIN.

    FAIZ NASHRILLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.