Alasan Jokowi Tunjuk Gatot sebagai Calon Panglima TNI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi menandatangani sejumlah surat terkait tugas kenegaraan di sela-sela acara siraman putranya, Gibran Rakabuming di kediamannya di Solo, 10 Juni 2015. Istimewa

    Jokowi menandatangani sejumlah surat terkait tugas kenegaraan di sela-sela acara siraman putranya, Gibran Rakabuming di kediamannya di Solo, 10 Juni 2015. Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menjelaskan alasannya menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. Di sela-sela menyiapkan acara pernikahan putranya, Gibran Rakabuming, Jokowi menjelaskan pertimbangannya.

    Menurut Jokowi, ada sejumlah pertimbangan yang diambil untuk memilih Gatot, terutama untuk memperkuat TNI. Dan itu adalah hak prerogatifnya sebagai Presiden. "Saya sampaikan bahwa pencalonan Panglima TNI hak prerogatif presiden, saya gunakan kewenangan saya sebagai Panglima tertinggi TNI untuk mencalonkan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo dan itu sudah melalui pertimbangan, terutama untuk perkuatan organisasi TNI," kata Jokowi di Solo, Rabu, 10 Juni 2015.

    Jokowi menegaskan telah berhitung berdasarkan situasi geopolitik dan geostrategis terkini. "Saya berharap DPR dapat memberikan persetujuan untuk pencalonan sudah saya sampaikan," katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku telah menerima usul Presiden Jokowi soal panglima baru TNI ini, dan surat dari Presiden Jokowi itu akan segera ditindaklanjuti DPR. (Baca: Calon Panglima TNI Bakal Ditanya Sederet Pertanyaan Ini)

    "Kita bawa ke rapim, dari rapim ke bamus, lalu diputuskan bagaimana surat itu," katanya sembari mengatakan Komisi I DPR adalah yang biasa melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

    Dia menegaskan proses itu bisa dilakukan pekan ini, tapi dia mengingatkan Presiden Jokowi untuk memberikan kepastian sehingga tidak sampai muncul persoalan seperti pada pemilihan Kapolri beberapa waktu lalu.

    "Sikap netral Jokowi tetap harus diperlihatkan," katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.