Dulu PKS, Kini Irwan Prayitno Mendaftar ke Partai Gerindra  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno memberikan keterangan pers setibanya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang, Sumbar, Senin (8/11).  FOTO ANTARA/Iggoy el Fitra

    Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno memberikan keterangan pers setibanya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang, Sumbar, Senin (8/11). FOTO ANTARA/Iggoy el Fitra

    TEMPO.CO, Padang - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mencalonkan diri sebagai calon gubernur provinsi itu dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015. Irwan memilih mendaftar ke Partai Gerindra untuk kembali menduduki kursi gubernur.

    "Hasil musyawarah PKS, diputuskan saya daftar ke Gerindra. Kami memiliki kesamaan perjuangan visi membangun bangsa," ujar Irwan setelah mendaftarkan diri di kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Selasa, 9 Juni 2015.

    Irwan mengatakan PKS saat ini hanya memiliki tujuh kursi di DPRD Sumatera Barat. Padahal syarat pengajuan calon yakni partai harus memiliki 13 kursi. Karena itulah PKS tidak bisa mengusung calon gubernur tanpa dukungan partai lain.

    Alasan PKS memilih Gerindra, kata Irwan, yaitu partai besutan Prabowo Subianto ini tidak mencalonkan kadernya sebagai gubernur. Malah partai ini membentuk tim untuk mencari wakil gubernur.

    "Siapa pun orangnya (wakil gubernur), kami serahkan ke Gerindra. Apa pun yang diputuskan Gerindra, insya Allah itu yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat," ujarnya.

    Irwan datang ke kantor Gerindra dengan membawa sejumlah persyaratan pendaftaran calon gubernur sesuai dengan Undang-Undang Pilkada.

    "Kami sebagai parpol juga mengikuti prosedur, walaupun nanti keputusan ada di tangan partai masing-masing. Kami hanya memenuhi persyaratan administrasi," ujarnya.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.