Kantor Golkar Diserang, JK Ngotot Tetap Islah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato saat acara pembukaan konferensi Indonesia Green Infrastructur Summit 2015 di Jakarta, 9 Juni 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato saat acara pembukaan konferensi Indonesia Green Infrastructur Summit 2015 di Jakarta, 9 Juni 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyerangan terjadi lagi di kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Peristiwa yang terjadi Senin malam, 8 Juni 2015, itu membuat puluhan orang dibawa ke kantor polisi, lantaran membawa senjata tajam.

    Namun insiden kekerasan itu, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, tak akan mengubah proses islah antarkubu di Partai Golkar yang sedang berjalan. "Soal itu biasalah, ada yang ingin diselesaikan dengan baik," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Selasa, 9 Juni 2015.

    Mantan Ketua Umum Golkar itu berharap, kasus penyerangan di kantor Golkar tidak membuat islah khusus dua kepengurusan batal. Kalla menambahkan, kedua kepengurusan sudah membentuk Tim 10 yang berfungsi membuat ketentuan penjaringan kader untuk maju sebagai calon kepala daerah. "Rapat Tim 10 itu mestinya Kamis, mudah-mudahan Kamis atau Senin karena Yorrys Raweyai baru pulang dari luar negeri," ujarnya.

    Sebelumnya, kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, diserang oleh puluhan kelompok bersenjata pada Senin malam. Akibatnya, puluhan orang dibawa ke kantor polisi lantaran membawa senjata tajam. Kubu Agung menduga penyerangan dilakukan oleh pendukung kepengurusan Aburizal Bakrie.

    Kalla mengatakan kedua kubu harusnya tak usah terpancing terkait dengan kasus penyerangan itu. Karena waktu penjaringan calon kepala daerah tak lama lagi akan dimulai menunggu hasil rapat dari Tim 10.

    Soal peraturan Komisi Pemilihan Umum ihwal sengketa kepengurusan partai, Kalla mengatakan masih akan dibicarakan lebih lanjut. "Pokoknya nantilah diatur, masa mau disampaikan semua caranya," ujarnya.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kasus Kartel Harga Tiket Pesawat Siap Disidangkan

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha menduga mahalnya harga tiket pesawat disebabkan pasar oligopolistik. Citilink dan Lion Air diduga terlibat.