Kasus TPPI, Wapres JK Emoh Disalahkan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato saat acara pembukaan konferensi Indonesia Green Infrastructur Summit 2015 di Jakarta, 9 Juni 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato saat acara pembukaan konferensi Indonesia Green Infrastructur Summit 2015 di Jakarta, 9 Juni 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku memimpin rapat pembahasan penyelamatan PT PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Menurut Jusuf Kalla, keadaan TPPI saat itu memang harus dibantu. (Baca: Sri Mulyani: Rapat Upaya Penyelamatan TPPI Dipimpin JK)

    "Justru itu kalau nggak buruk, nggak akan dibantu," kata Kalla di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juni 2015. "Makanya dia buruk, perlu dikasih kerjaan penjualan kondensat."

    Menurut Kalla, dalam kasus ini yang salah bukan yang memberikan pekerjaan penjualan kondensat kepada TPPI. Dia juga enggan disalahkan karena telah memberi pekerjaan penjualan kondensat kepada PT TPPI. "Salahnya bukan yang ngasih kerjaannya, tapi uangnya enggak dibayar," ujarnya.

    Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap peran Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembahasan penyelamatan PT TPPI. Kalla ikut membahas bagaimana PT Pertamina Persero dilibatkan dalam upaya menyelamatkan TPPI dengan memberikan kesempatan menjual kondensat milik negara. (Baca: Skandal TPPI: Setelah Diperiksa, Sri Mulyani Sebut Nama JK)

    PT TPPI adalah perusahaan yang awalnya dimiliki oleh Honggo Wendratno. Perusahaan yang bergerak di bidang energi ini hampir bangkrut pada 1998 dan diselamatkan lewat pengucuran dana oleh pemerintah. Agar perusahaan yang kemudian sebagian sahamnya dimiliki negara itu terus beroperasi, TPPI diberi proyek berupa penjualan kondensat milik negara. Ada dugaan uang hasil penjualan kondensat ini tidak masuk ke kas negara.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.