Jam Malam Bagi Perempuan di Aceh, Ini Kata JK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jusuf Kalla. ANTARA/Ismar Patrizki

    Jusuf Kalla. ANTARA/Ismar Patrizki

    TEMPO.CO , Tegal: Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepada Pemerintah Provinsi Aceh mempertimbangkan pemberlakuan jam malam bagi perempuan. Dia meminta pemprov mengkaji urgensi intruksi jam malam itu.

    "Tentu kami lihat rencananya. Walaupun kami tidak bisa juga menganggap bahwa wanita itu bermasalah di malam hari, harus dipertimbangkan seperti itu," kata Kalla saat berkunjung ke Pondok Pesantren At-Tauhiddiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah, Senin, 8 Juni 2015.

    Kalla menilai perempuan-perempuan Aceh tentunya mengerti batasan tersendiri soal jam malam. "Harus lihat kasusnya, tentu wanita Aceh sangat arif untuk mengatur itu sebaik-baiknya," ujarnya.

    Menurut Kalla, pemberlakuan jam malam bagi perempuan tidak sepenuhnya bisa menghentikan masalah kekerasan seksual kaum perempuan. "Tidak semua itu masalah terjadi di luar, kita harus perhatikan juga masalahnya. Jadi saya kira akan arif dengan mempertimbangkan aturan itu sebaik-baiknya," ujarnya.

    Pemprov Aceh, Kalla menambahkan, memang memiliki kewenangan mengatur dan menerapkan wilayahnya sendiri secara otonom. Namun, aturan itu diharapkan juga sesuai dengan amanat konstitusi. "Pertimbangannya apakah itu menjadi urgent," ujar Kalla.

    Gubernur Aceh Zaini Abdullah telah mengeluarkan instruksi pembatasan jam malam bagi perempuan. Instruksi tersebut disampaikan kepada semua bupati/wali kota se-Provinsi Aceh. Dalam instruksi tersebut disebutkan larangan bagi perempuan keluar rumah bersama laki-laki bukan muhrimnya. Larangan ini berlaku mulai pukul 22.00 WIB.

    Untuk di Kota Banda Aceh, instruksi tersebut disesuaikan dengan kondisi sebagai ibu kota provinsi. Jadi jam malam ini diperpanjang menjadi hingga pukul 23.00, di antaranya bagi pekerja kafe, warung kopi, dan pusat perbelanjaan.

    REZA ADITYA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.